Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dan kepala daerah dalam acara peresmian kegiatan Indonesia International Smart City and Forum 2019. Dalam kesempatan itu, JK sempat melayangkan kritik terhadap penggunaan bahasa sansekerta yang disematkan pada penghargaan tersebut.
Penghargaan itu dinamai Samkaryanugraha Parasamya Purnanugraha dan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha. JK sempat mengungkapkan kesulitannya saat menyebutkan nama penghargaan tersebut.
"Susah sekali menyebutkannya," kata JK dalam sambutannya pada acara yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Dalam acara itu, JK sempat meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mengevaluasi terkait dengan penggunaan bahasa yang menurutnya jadul alias zaman dahulu. Padahal menurutnya bahasa Indonesia juga baik untuk digunakan dalam setiap penghargaan.
JK juga menilai kalau tidak semua orang dapat menyebut bahasa sansekerta dengan baik kalau tidak membacanya atau menghapalnya. Apalagi banyak juga masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui terkait arti dari bahasa sansekerta itu sendiri.
"Ini Pak menteri harus dievaluasi kembali istilah-istilah ini. Karena pasti tidak ada yang hafal istilah-istilah ini, saya musti catat untuk mendapatkan ini," ujar JK.
"Jadi minta maaf ini zaman dulu dibuat istilah-istilah ini, sekarang kita harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dan indah gitu kan," sambungnya.
Sebelumnya JK sempat memberikan penghargaan kepada masing-masing pemenang dari dua kategori yakni pemerintah daerah dan kepala daerah. Penghargaan itu telah disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 TK Tahun 2019.
"Saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan apresiasi kepada saudara bupati, wali kota dan gubernur yang pada pagi hari ini mendapat penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purnanugraha dan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha," tandasnya.
Baca Juga: Jusuf Kalla Serahkan Penghargaan Paritrana BPJS Ketenagakerjaan
Berikut daftar pemerintah daerah dan kepala daerah yang mendapatkan penghargaan:
Kategori Pemerintah Daerah
1. Pemkab Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
2. Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur
3. Pemkab Kuningan, Provinsi Jawa Barat
4. Pemkot Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
5. Pemkot Gorontalo, Provinsi Gorontalo
1. Gubernur NTB Periode 2013-2018, Tuan Guru M. Zainul Majdi
2. Bupati Bintan Kepri, Haji Apri Sujadi
3. Bupati Kabuato Provinsi Gorontalo Haji Syarif Muinga
4. Wali Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Firdaus, ST, MT
5. Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, Ir Ajay Priatna
6. Wali Kota Denpasar Bali Ida Bagus Rai Darma Wijaya Mantra
7. Wali Kota Madiun Jawa Timur, Sugeng Isbianto
Berita Terkait
-
Wapres JK Minta Pengeras Suara Masjid Diperbaiki untuk Meningkatkan Ibadah
-
Wapres JK dan Ma'ruf Amin Hadiri Milad ke-47 DMI
-
Yusril Usul Amnesti dan Abolisi untuk Tersangka Makar, Ini Tanggapan JK
-
Nadiem Makarim Pamer Gojek Rambah Negara Lain di Depan JK
-
Prabowo Sampaikan ke JK, Ingin Pulangkan Habib Rizieq ke Indonesia
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
-
Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD
-
Ketua DPD: GKR Emas Buktikan Pena Juga Bisa Jadi Alat Perjuangan Politik
-
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional? Istana: Namanya Sudah Diusulkan, Tunggu Keputusan Presiden
-
Kemenag Petakan 80 Pesantren Berisiko Bangunan Runtuh, Susun Aturan Baru Demi Keselamatan Santri
-
Gubernur Bobby Nasution juga Siapkan Beasiswa untuk Atlet Berprestasi Popnas dan Peparpenas
-
Upah Buruh Naik Cuma Rp50 Ribu, Tunjangan DPR Ratusan Juta; Said Iqbal Sebut Akal-akalan Pemerintah
-
Rahayu Saraswati Tetap Wakil Ketua Komisi VII DPR Usai Putusan MKD, Begini Kata Dasco