Suara.com - Pertemuan antara Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto di gerbong MRT baru-baru ini, membuka wacana tentang kemungkinan partai pendukung Prabowo, utamanya Gerindra, bakal masuk dalam komposisi kabinet mendatang.
Sementara partai pendukung Prabowo lain, seperti PAN dan Demokrat sudah sejak awal melakukan pendekatan ke kubu Jokowi. Masih terjadi tarik ulur soal penting tidaknya keberadaan oposisi dalam pemerintahan mendatang.
Menurut Pimpinan Kolektif DPN Seknas Jokowi, Dono Prasetyo, keberadaan oposisi tetap penting dalam sistem demokrasi, sesuai dengan prinsip check and balance.
“Oposisi bukanlah sesuatu yang asing di negeri kita, oposisi sudah ada sejak awal republik, kita ingat dahulu ada partai Masyumi atau PNI yang selalu bergantian dalam memerintah dan oposisi," ujar Dono dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Selasa (23/7/2019).
Dalam pandangan Dono, politisi sekarang lebih pragmatis dan silau terhadap kekuasaan, seolah ada pandangan bila menjadi oposisi kelak akan menderita.
"Mengapa takut menderita, politik adalah bagian dari perjuangan, bukan untuk mencari kesejahteraan bagi diri sendiri, jadi penderitaan adalah bagian dari perjuangan itu," katanya.
Dalam perkembangan terakhir, ada figur pendukung Prabowo, sengaja membuat bluffing, dengan mengajukan syarat kubu Prabowo dapat 45 persen dalam komposisi kabinet.
“Ini jelas tuntutan yang tidak masuk akal, saya kira ucapan tokoh tersebut sangat subyektif, artinya di luar sepengatahuan pak Prabowo. Itu ucapan seorang oportunis, diberi angin sedikit, langsung disambar," kata Dono.
Dono menyebut, Prabowo adalah mantan komandan pasukan yang sangat berpengalaman di medan tempur, bahwa seperti halnya pertarungan dalam pilpres, demikian juga dalam pertempuran, kalah atau menang adalah biasa.
Baca Juga: PKS Ungkap Alasan Tetap Jadi Oposisi
“Justru kekalahan hari ini kita jadikan pelajaran, untuk meraih kemenangan dalam pertarungan berikutnya," ujarnya lagi.
Dono menyebut pengalaman PDIP yang pernah menjadi oposisi selama SBY berkuasa (2004-2014), yang tetap terlihat tenang, dan terus menyampaikan masukan konstruktif pada rezim yang berkuasa, seperti soal kenaikan harga BBM dan bantuan langsung tunai.
"Jangan bebani pak Jokowi lagi, oposisi bukan hal tabu, bila ingin beroposisi katakan saja dari sekarang," imbuh dia.
Berita Terkait
-
DPR Harapkan 10 Nama Calon Pimpinan KPK Segera Disetor ke Presiden Jokowi
-
Menghadap Jokowi Bahas Menteri? Hary Tanoe: Tak Rame-rame, Ribut Nanti
-
Celetukan soal Anies hingga Karier Politik Selesai, 5 Kabar Terbaru Ahok
-
Jokowi Sumbang Sapi 1,2 Ton untuk Warga Banten pada Hari Raya Kurban 1440 H
-
Ogah Dilihat Lemah Negara Luar, Istana Siap Ajukan PK soal Karhutla
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional