Suara.com - Pertemuan antara Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto di gerbong MRT baru-baru ini, membuka wacana tentang kemungkinan partai pendukung Prabowo, utamanya Gerindra, bakal masuk dalam komposisi kabinet mendatang.
Sementara partai pendukung Prabowo lain, seperti PAN dan Demokrat sudah sejak awal melakukan pendekatan ke kubu Jokowi. Masih terjadi tarik ulur soal penting tidaknya keberadaan oposisi dalam pemerintahan mendatang.
Menurut Pimpinan Kolektif DPN Seknas Jokowi, Dono Prasetyo, keberadaan oposisi tetap penting dalam sistem demokrasi, sesuai dengan prinsip check and balance.
“Oposisi bukanlah sesuatu yang asing di negeri kita, oposisi sudah ada sejak awal republik, kita ingat dahulu ada partai Masyumi atau PNI yang selalu bergantian dalam memerintah dan oposisi," ujar Dono dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Selasa (23/7/2019).
Dalam pandangan Dono, politisi sekarang lebih pragmatis dan silau terhadap kekuasaan, seolah ada pandangan bila menjadi oposisi kelak akan menderita.
"Mengapa takut menderita, politik adalah bagian dari perjuangan, bukan untuk mencari kesejahteraan bagi diri sendiri, jadi penderitaan adalah bagian dari perjuangan itu," katanya.
Dalam perkembangan terakhir, ada figur pendukung Prabowo, sengaja membuat bluffing, dengan mengajukan syarat kubu Prabowo dapat 45 persen dalam komposisi kabinet.
“Ini jelas tuntutan yang tidak masuk akal, saya kira ucapan tokoh tersebut sangat subyektif, artinya di luar sepengatahuan pak Prabowo. Itu ucapan seorang oportunis, diberi angin sedikit, langsung disambar," kata Dono.
Dono menyebut, Prabowo adalah mantan komandan pasukan yang sangat berpengalaman di medan tempur, bahwa seperti halnya pertarungan dalam pilpres, demikian juga dalam pertempuran, kalah atau menang adalah biasa.
Baca Juga: PKS Ungkap Alasan Tetap Jadi Oposisi
“Justru kekalahan hari ini kita jadikan pelajaran, untuk meraih kemenangan dalam pertarungan berikutnya," ujarnya lagi.
Dono menyebut pengalaman PDIP yang pernah menjadi oposisi selama SBY berkuasa (2004-2014), yang tetap terlihat tenang, dan terus menyampaikan masukan konstruktif pada rezim yang berkuasa, seperti soal kenaikan harga BBM dan bantuan langsung tunai.
"Jangan bebani pak Jokowi lagi, oposisi bukan hal tabu, bila ingin beroposisi katakan saja dari sekarang," imbuh dia.
Berita Terkait
-
DPR Harapkan 10 Nama Calon Pimpinan KPK Segera Disetor ke Presiden Jokowi
-
Menghadap Jokowi Bahas Menteri? Hary Tanoe: Tak Rame-rame, Ribut Nanti
-
Celetukan soal Anies hingga Karier Politik Selesai, 5 Kabar Terbaru Ahok
-
Jokowi Sumbang Sapi 1,2 Ton untuk Warga Banten pada Hari Raya Kurban 1440 H
-
Ogah Dilihat Lemah Negara Luar, Istana Siap Ajukan PK soal Karhutla
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre