Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Terkait itu, Jokowi meminta pada petugas terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia.
"Dalam rangka mengurangi resiko-resiko yang ada, kebijakan nasional dan daerah ini harus bersambungan, harus sensitif semuanya. Antisipasif semuanya terhadap kerawanan bencana yang kita miliki," ujar Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi menyebut Indonesia berada di dalam kawasan cincin api atau ring of fire.
Kepala Negara kemudian meminta kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga terkait bisa berperan aktif dalam antisipasi bencana.
"Kita memiliki gunung-gunung berapi yang aktif. Banjir, longsor juga selalu tiap tahun ada. Ini lah fungsi-fungsi yg harus kita perankan agar masyarakat tahu, memahami, sadar, bahwa kita ini berada dalam situasi-situasi yang tadi saya sampaikan," katanya.
"Resiko-resiko yang kita miliki ini bisa diminimalkan, dikurangi apabila ada peringatan-peringatan dini terhadap daerah-daerah yang rawan bencana, lingkungan yang rawan bencana," Jokowi menambahkan.
Jokowi menuturkan, dalam beberapa tahun terakhir BMKG sudah mulai menunjukkan perkembangan terkait informasi bencana, seperti adanya informasi potensi tsunami.
"Kalau ada tsunami ada yang terangkan di TV. Biasanya Bu Ketua (Kepala BMKG Dwikorita Karnawati) langsung beserta jajarannya, jelas penjelasannya, gamblang penjelasannya. Ini yang diperlukan, sehingga masyarakat tidak resah dan tidak khawatir," kata Jokowi.
Baca Juga: Biodiesel Sawit, Anugerah yang Diapresiasi Jokowi dan Menteri Kabinet Kerja
Lebih lanjut, Jokowi meminta pada BMKG tegas terhadap pemerintah daerah. Salah satunya menyampaikan kalau ada daerah yang rawan bencana tidak dilakukan pembangunan.
"Jangan sampai kita mengulang-mengulang sebuah kesalahan. Di situ jelas garisnya lempengan tektonik kok dibangun perumahan besar-besaran. Sampaikan apa adanya. ini tidak boleh, lokasi ini merah. Harus berani menyampaikan itu, baik kepada gubernur dan wali kota," tutur Jokowi.
Penyampaian potensi bencana, kata Jokowi, harus dibarengi dengan penjelasan soal langkah-langkah yang akan diambil terkait potensi bencana tersebut.
"Bukan meresahkan. Sampaikan dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Itu edukasi, memberikan pembelajaran kepada masyarakat," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta masyarakat juga ikut menjaga alat pendeteksi bencana. Sebab alat-alat tersebut merupakan barang yang sangat penting untuk memantau kerawanan bencana alam di tanah air.
"Tadi sudah dipaparkan mengenai inovasi-inovasi BMKG, peralatan-peralatan yang dimiliki. Ke depan harus banyak hal yang harus diperbarui, peralatannya. Kalau sudah beli, udah dipasang, tolong dilihat, kontrol, cek terus. Jangan sampai baru dipasang dua hari barangnya ilang," kata Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu