Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut TNI dan Polri terus melakukan evaluasi terkait terjadinya kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) daerah Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua. JK bahkan telah menyarankan upaya ke depan harus dilakukan demi dengan cara menghentikan kontak senjata.
JK menuturkan, kontak senjata yang kerap dilakukan aparat dengan KKB di Papua bukan sebuah konflik yang dibayangkan secara umum. Akan tetapi KKB melakukan penyerangan kepada tentara yang sejatinya sedang menjaga para petugas proyek pembangunan pemerintah.
"Evaluasi selalu pasti ada, tapi tugas tentara kan justru khususnya di Nduga melindungi pekerja-pekerja infrastruktur. Itu ditembaki," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).
Menurut JK, untuk menyelesaikan aksi kontak senjata antara KKB dengan tentara ialah dengan penyelesaian yang damai. Namun, di sisi lain, KKB tersebut kerap menyerang tentara sehingga mau tidak mau tentara juga harus melakukan perlawanan.
Politikus senior Partai Golkar itu menuturkan, upaya dialog selalu diupayakan untuk mencapai kata damai. Akan tetapi, memang ada KKB yang bermaksud untuk melakukan separatisme.
"Tentu yang terbaik iyalah suatu penyelesaian yang damai. Tapi kalau tidak mau damai hanya menyerang tentara, tentara kan harus mesti membalas," tandasnya.
Untuk diketahui, kontak senjata kembali terjadi antara anggota TNI dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Yuguru, Kabupaten Nduga, Sabtu (20/7/2019).
Terkait itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai harus ada evaluasi terkait dengan strategi di lapangan.
Atas kejadian tersebut, salah satu prajurit TNI AD tertembak saat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Anggota Yonif 755/Yalet, Prada Usman mengalami luka tembak di pinggang sebelah kanan.
Baca Juga: Luhut Saran ke Presiden Jokowi: Jangan Impor Garam Lagi, Bikin Kacau
"Masih ranahnya kepolisian dan TNI, kami akan melihat kembali," kata Moeldoko di Sekretariat Persatuan Alumni GMNI, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
Berita Terkait
-
Jokowi dan Megawati Mau Bertemu Prabowo, JK: Pasti Positif, Tak Ada Rugi
-
Wapres JK: Teknologi Rubah Perilaku Masyarakat
-
Wapres JK: Pemerintah Ingin Dengarkan Ide Generasi Muda Majukan Indonesia
-
Kontak Senjata KKB dengan TNI di Nduga, Satu Anggota Yonif 755 Tertembak
-
Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan Kepada TGPF, JK: Polisi Punya Kemampuan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO