Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut TNI dan Polri terus melakukan evaluasi terkait terjadinya kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) daerah Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua. JK bahkan telah menyarankan upaya ke depan harus dilakukan demi dengan cara menghentikan kontak senjata.
JK menuturkan, kontak senjata yang kerap dilakukan aparat dengan KKB di Papua bukan sebuah konflik yang dibayangkan secara umum. Akan tetapi KKB melakukan penyerangan kepada tentara yang sejatinya sedang menjaga para petugas proyek pembangunan pemerintah.
"Evaluasi selalu pasti ada, tapi tugas tentara kan justru khususnya di Nduga melindungi pekerja-pekerja infrastruktur. Itu ditembaki," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).
Menurut JK, untuk menyelesaikan aksi kontak senjata antara KKB dengan tentara ialah dengan penyelesaian yang damai. Namun, di sisi lain, KKB tersebut kerap menyerang tentara sehingga mau tidak mau tentara juga harus melakukan perlawanan.
Politikus senior Partai Golkar itu menuturkan, upaya dialog selalu diupayakan untuk mencapai kata damai. Akan tetapi, memang ada KKB yang bermaksud untuk melakukan separatisme.
"Tentu yang terbaik iyalah suatu penyelesaian yang damai. Tapi kalau tidak mau damai hanya menyerang tentara, tentara kan harus mesti membalas," tandasnya.
Untuk diketahui, kontak senjata kembali terjadi antara anggota TNI dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Yuguru, Kabupaten Nduga, Sabtu (20/7/2019).
Terkait itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai harus ada evaluasi terkait dengan strategi di lapangan.
Atas kejadian tersebut, salah satu prajurit TNI AD tertembak saat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Anggota Yonif 755/Yalet, Prada Usman mengalami luka tembak di pinggang sebelah kanan.
Baca Juga: Luhut Saran ke Presiden Jokowi: Jangan Impor Garam Lagi, Bikin Kacau
"Masih ranahnya kepolisian dan TNI, kami akan melihat kembali," kata Moeldoko di Sekretariat Persatuan Alumni GMNI, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
Berita Terkait
-
Jokowi dan Megawati Mau Bertemu Prabowo, JK: Pasti Positif, Tak Ada Rugi
-
Wapres JK: Teknologi Rubah Perilaku Masyarakat
-
Wapres JK: Pemerintah Ingin Dengarkan Ide Generasi Muda Majukan Indonesia
-
Kontak Senjata KKB dengan TNI di Nduga, Satu Anggota Yonif 755 Tertembak
-
Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan Kepada TGPF, JK: Polisi Punya Kemampuan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Terkuak! Cacahan Uang BI Awalnya Mau Dibuang ke Bantar Gebang
-
Gempa Pacitan Disebut Berada di Zona Megathrust, Pakar Tegaskan Tak Berdampak ke Sesar Opak di DIY
-
KPK Ungkap Tersangka dari Bea Cukai Sewa Safe House untuk Simpan Duit dan Barang
-
Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Jadi Solusi Cegah Tragedi Siswa di Ngada NTT Terulang
-
Kemensos Bidik 400 Ribu Lansia dan Disabilitas Akan Dapat MBG
-
Santai Jelang Diperiksa Polisi, Haris Azhar: Klarifikasi Pandji Masih Tahap Ngobrol
-
Panik Gempa Dini Hari, Belasan Warga Bantul Luka-luka Akibat Terbentur saat Selamatkan Diri
-
Jaksa Sebut Temukan Bukti Tekanan Proyek Chromebook, Kesaksian PPK Berpotensi Beratkan Nadiem
-
Duduk Perkara Ketegangan Dishub DKI dan Sekelompok Pria di Tanah Abang Terkait Parkir Trotoar
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP