Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut TNI dan Polri terus melakukan evaluasi terkait terjadinya kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) daerah Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua. JK bahkan telah menyarankan upaya ke depan harus dilakukan demi dengan cara menghentikan kontak senjata.
JK menuturkan, kontak senjata yang kerap dilakukan aparat dengan KKB di Papua bukan sebuah konflik yang dibayangkan secara umum. Akan tetapi KKB melakukan penyerangan kepada tentara yang sejatinya sedang menjaga para petugas proyek pembangunan pemerintah.
"Evaluasi selalu pasti ada, tapi tugas tentara kan justru khususnya di Nduga melindungi pekerja-pekerja infrastruktur. Itu ditembaki," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).
Menurut JK, untuk menyelesaikan aksi kontak senjata antara KKB dengan tentara ialah dengan penyelesaian yang damai. Namun, di sisi lain, KKB tersebut kerap menyerang tentara sehingga mau tidak mau tentara juga harus melakukan perlawanan.
Politikus senior Partai Golkar itu menuturkan, upaya dialog selalu diupayakan untuk mencapai kata damai. Akan tetapi, memang ada KKB yang bermaksud untuk melakukan separatisme.
"Tentu yang terbaik iyalah suatu penyelesaian yang damai. Tapi kalau tidak mau damai hanya menyerang tentara, tentara kan harus mesti membalas," tandasnya.
Untuk diketahui, kontak senjata kembali terjadi antara anggota TNI dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Yuguru, Kabupaten Nduga, Sabtu (20/7/2019).
Terkait itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai harus ada evaluasi terkait dengan strategi di lapangan.
Atas kejadian tersebut, salah satu prajurit TNI AD tertembak saat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Anggota Yonif 755/Yalet, Prada Usman mengalami luka tembak di pinggang sebelah kanan.
Baca Juga: Luhut Saran ke Presiden Jokowi: Jangan Impor Garam Lagi, Bikin Kacau
"Masih ranahnya kepolisian dan TNI, kami akan melihat kembali," kata Moeldoko di Sekretariat Persatuan Alumni GMNI, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
Berita Terkait
-
Jokowi dan Megawati Mau Bertemu Prabowo, JK: Pasti Positif, Tak Ada Rugi
-
Wapres JK: Teknologi Rubah Perilaku Masyarakat
-
Wapres JK: Pemerintah Ingin Dengarkan Ide Generasi Muda Majukan Indonesia
-
Kontak Senjata KKB dengan TNI di Nduga, Satu Anggota Yonif 755 Tertembak
-
Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan Kepada TGPF, JK: Polisi Punya Kemampuan
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka