Suara.com - Publik digegerkan oleh unggahan seorang warganet yang menginformasikan, adanya buku pelajaran Fikih untuk jenjang Madarasah Aliyah yang memuat tema khilafah.
Bahkan, unggahan di Twitter tersebut langsung ditanggapi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kamis (25/7/2019).
Awalnya, warganet dengan akun @MurtadhaOne mengunggah foto isi buku pelajaran Fikih untuk kelas XII tersebut. Tampak di dalamnya, bab khusus yang membahas materi Khilafah atau sistem politik berdasarkan syariat Islam.
Merasa janggal @MutadhaOne kemudian membagikan isi foto tersebut, lalu menyenggol akun @Kemenag_RI, menteri agama @lukmansaifuddin dan @jokowi.
"Min @Kemenag_RI @lukmansaifuddi kenapa ada buku Fikih untuk madrasah Aliyah yang mengajarkan khilafah itu wajib kifayah dan bertuliskan dari Kementerian Agama? cc: @jokowi," tulisnya.
Tak lama, kicauan tersebut ditanggapi oleh Lukman Hakim Saifuddin lewat akun @lukmansaifuddin.
Menurut Menteri Agama, buku tersebut diterbitkan pada 2016 dan telah direvisi setahun setelahnya.
"Buku tersebut terbitan tahun 2016. Namun telah ditinjau ulang dan dikoreksi pada 2017 oleh Tim Revisi Kurikulum Kemenag," tulis @lukmansaifuddin.
Cuitan tersebut langsung mendapat perhatian dari warganet. Mereka mempertanyakan hasil revisi buku itu yang belum dijelaskan secara lengkap.
Baca Juga: Ganjar Minta PNS Jawa Tengah Mundur Jika Jadi Simpatisan Khilafah
"Hasil koreksi pada 2017 apakah sudah menghapus pembahasan khilafah pak @lukmansaifuddin?," tanya @EL_Atheos.
"Berarti sudah sampai distandardisasi nasional atau baru di ruang tertentu?" kata @SwastamitaSocMD.
Untuk diketahui, buku yang tersebar di medsos itu adalah buku terbitan tahun 2016 yang mengacu pada kurikulum tahun 2013 untuk MA kelas XII.
Buku itu ditulis oleh Amari Maruf, Sudiyanto, dan M Khamzah sebagai kontributor. Sementara penelaah buku itu tertulis adalah Dr. Abdul Moqsith Ghozali, MA.
Sedangkan penyelia penerbitan adalah Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
Pada buku itu terdapat penjelasan bahwa khilafah adalah bentuk pemerintahan Islam yang telah dicontohkan pada masa Nabi Muhamad SAW dan dilanjutkan oleh para khulafaurrasyidin.
Tag
Berita Terkait
-
Ganjar Minta PNS Jawa Tengah Mundur Jika Jadi Simpatisan Khilafah
-
Bendera Khilafah Berkibar di Madrasah, Eks Jubir HTI: Tak Ada Larangan
-
Heboh Pengibaran 'Bendera Tauhid', Ini Penjelasan MAN 1 Sukabumi
-
Kemenag Investigasi Siswa MAN 1 Sukabumi Kibarkan Bendera 'Khilafah'
-
Heboh MAN 1 Sukabumi Diduga Kibarkan Bendera 'Khilafah'
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Mobil Keluarga Tahan Banting Anti Mogok, Mulai Rp 60 Jutaan
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Muncul Dugaan Kasus Trans7 vs Ponpes Lirboyo untuk Tutupi 4 Kasus Besar Ini
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
Terkini
-
Prabowo Puji Kinerja Kepala BGN Kembalikan Dana MBG Rp 70 Triliun: Dia Patriot
-
Prabowo Subianto Sentil Oknum yang Kerap Besar-besarkan Kasus Keracunan MBG
-
Guru Takut Tegur Murid Merokok? Dilema HAM VS Disiplin Hancurkan Wibawa Pendidik
-
Keakraban Prabowo dan Trump Jadi Bahan Lelucon Jimmy Kimmel di TV Nasional
-
Blak-blakan di Sidang ASDP, Mantan Wakil Ketua KPK: Hapus Pasal 'Kerugian Negara'
-
Bikin Pedagang Pasar Tersiksa, APPSI Tolak Raperda KTR DKI Jakarta
-
60 Koperasi Merah Putih Terima Dana Rp6 Miliar, Menkop Ferry Ingatkan Soal Kejujuran
-
Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani, Jika Terbukti Wajib Mundur dari Hakim MK
-
Di Balik Sertifikat Akreditasi: Upaya Klinik dan LAFKESPRI Jaga Mutu Layanan Kesehatan Indonesia
-
Soroti Kesenjangan Energi, Akademisi: Target Listrik 5.700 Desa Harus Wujudkan Keadilan Akses!