Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpeluang menjadi the next Jokowi, setelah Partai Nasdem berniat memboyong dirinya menjadi calon presiden pada Pilpres 2024.
Niat Nasdem tersebut diungkap ketua umum mereka, Surya Paloh, saat bersamuh dengan Anies Baswedan, Rabu (24/7/2019).
Kalau hal itu terjadi, maka karier politik Anies bisa dibilang sama seperti Jokowi. Sebab, Jokowi sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta saat diusung PDIP sebagai capres pada Pilpres 2014.
Namun, niat Nasdem itu dicibir banyak pihak. Partai Gerindra, yang mengusung Anies dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, juga berharap mantan Rektor Universitas Paramadina itu untuk lebih dulu fokus mengurus ibu kota.
Untuk diketahui, Partai Gerindra dulu juga adalah pengusung Jokowi saat mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012.
Berikut sejumlah berita terkait polemik niatan Partai Nasdem mengusung Anies jadi capres.
1. Nasdem Ada Niat Dukung Anies Jadi Calon Presiden 2024
Ketua Umum partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh menegaskan partainya berniat mendukung Anies Baswedan jika mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Surya Paloh, pencalonan Anies sebagai presiden di Pilpres 2024 harus ditanggapi dengan baik juga.
Hal itu dikatakan Surya Paloh saat disinggung mengenai dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta itu untuk menjadi Capres 2024. Anies mengunjungi kantor DPP Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat. Menurutnya untuk pencalonan tersebut, nantinya ia menyerahkan keputusannya kepada Anies.
Baca Juga: Pengamat: Surya Paloh Capreskan Anies di 2024, Seolah Jokowi Masa Lalu
2. PSI Tolak Anies Capres 2024: Menangkan Kekuasaan dengan Politisasi Agama
Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menolak Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Alasannya, PSI menilai Anies sebagai politisi yang menjadi Gubernur DKI Jakarta karena politisasi agama.
Hal itu dikatakan Sekertaris Jenderal PSI, Raja Juli Anthoni dalam akun Twitternya, @AntoniRaja, Rabu (24/7/2019) sore. Raja Juli memposting sebuah berita yang isinya Nasdem mendukung Anies sebagai calon presiden 2024.
3. Ini Risiko di Balik Pertemuan Surya Paloh dan Anies Baswedan
Pertemuan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh dan Gubernur Anies Baswedan menjadi wacana permulaan langkah politik keduanya di Pemilu 2024.
Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Rifqi Rachman menilai ada sisi untung dan rugi jika Surya Paloh matang mendukung Anies maju sebagai calon presiden di kontestasi politik itu.
4. Anies Didukung Nasdem, PDIP: Selamat Menyiapkan Diri Jadi Capres
Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengucapkan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan karena telah didukung oleh Partai Nasdem sebagai Calon Presiden (Capres) tahun 2024 mendatang.
Diketahui Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh menyatakan akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres tahun 2024 saat keduanya bertemu di kantor DPP Nasdem.
5. Pengamat: Surya Paloh Capreskan Anies di 2024, Seolah Jokowi Masa Lalu
Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai langkah Partai Nasdem melalui Ketua Umumnya, Surya Paloh mendukung Anies Baswedan Capres 2014, bisa picu konflik. Sebab pemerintahan kedua Jokowi belum mulai, namun Surya Paloh beri dukungan ke Anies.
Pangi pun menilai Surya Paloh menciptakan panggung tandingan dengan pertemuan empat partai koalisi dan melalukan pertemuan dengan Anies Baswedan.
6. Ketum Nasdem Beri Dukungan di Pilpres 2024, PKS: Anies Fokus Urus Jakarta
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) buka suara setelah Partai Nasdem yang diketuai Surya Paloh mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai Capres di Pilpres 2024 mendatang.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera enyarankan Anies untuk fokus mengurus Jakarta hingga tahun 2022 mendatang. Meski demikian, Mardani mengapresiasi undangan jamuan makan siang Surya Paloh ke Anies.
7. Dukung Anies Pilpres 2024, PDIP Sindir Surya Paloh
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Eriko Sotarduga menilai dukungan Nasdem terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk calon presiden 2024 masih terlalu jauh. Sebab, dia mengatakan, pelaksanaan pelantikan Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 belum dimulai.
"Nah kadang-kadang kita melihat ini. menduga sesuatu hal yang terlalu jauh sudah bicara 2024. Misalnya ini ya mendahului ini saja padahal ini pelantikan presiden kan belum. Jadi saya mengingatkan temen-temen media bahwa politik itu adalah momemtum," kata Eriko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Berita Terkait
-
Pengamat: Surya Paloh Capreskan Anies di 2024, Seolah Jokowi Masa Lalu
-
Anies Didukung Nasdem, PDIP: Selamat Menyiapkan Diri Jadi Capres
-
Dukung Anies Pilpres 2024, PDIP Sindir Surya Paloh
-
Anies Akan Upacara 17 Agustus di Pulau Reklamasi, PDIP: Jangan Buat Polemik
-
PSI Serang Nasdem dan Tolak Anies Capres 2024 Agar Tetap Eksis di Jakarta
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK