Suara.com - Penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang didukung Nasdem sebagai calon presiden 2024 dinilai menjadi bagian dari prinsip partai yang cenderung idaelis.
Diketahui, PSI beralasan penolakan tersebut lantaran Anies dianggap telah melakukan politisasi agama dalam mencapai kursi DKI 1 kala Pilkada 2017 lalu.
Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat, apa yang dilakukan PSI dengan menolak Anies memang terlihat wajar. Sebab di beberapa kesempatan PSI juga melakukan dalih yang sama dalam menolak suatu hal terkait agama maupun intoleran.
Arya mengatakan sikap PSI yang tampak idealis dalam mengambil pilihan tersebut memang sudah sesuai dengan prinsip yang selama ini dipegang PSI.
"Ya platform politik PSI itu kan ada dua, antikorupsi dan yang kedua antiintoleransi dan politisasi agama, gitu ya. Dan sejak lama kan dia menyuarakan dua isu itu. Nah PSI, mungkin juga terlepas dari beberapa akrobat politiknya, kita harus lihat PSI beberapa partai salah satu partai yang punya komitmen ideologis itu," kata Arya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (25/7/2019).
Menurut Arya, PSI dengan gaya idealisnya tersebut tidak serta merta dapat membuat mereka bakal menjadi sebuah partai besar ke depannya. Jangankan menjadi partai besar, kata Arya, untuk konsisten bertahan di setiap pemilihan umum saja PSI harus melewati tantangan yang tak mudah.
"Ya kalau kita lihat dari ya ini, challenge ya tantangan bagi partai-partai yang punya nuansa ideologis untuk bisa survive gitu. Kalau kita lihat sejak lama itu kan partai-partai yang punya nuansa ideologis itu cukup punya pekerjaan yang berat bisa survive dalam pemilu, bisa bertahan pemilu," kata Arya.
Kendati begitu, Arya berujar hal tersebut bisa saja diatasi oleh PSI dengan tidak hanya fokus terhadap sikap idealisnya. Namun juga perlu membangun infrastruktur politik sebagai pondasi untuk PSI bertahan dan menjadi besar.
"Infrastruktur politiknya itu tercermin dari bagaimana struktur jaringan partai di tingkat lokal, bagaimana kaderisasi dilakukan gitu ya, saya kira itu," ujar Arya.
Baca Juga: PDIP Tak Mau Ambil Pusing soal Sikap Oposisi PSI di DKI
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Tsamara menyatakam PSI berbeda sikap dengan Partai Nasdem yang menyatakan dukungannya untuk Anies. Ia menyebut jika partainya tidak bisa berkoalisi dengan pihak yang menggunakan politisasi agama.
"Kami di PSI berbeda dengan Nasdem. Maaf, meski kami sama-sama mendukung pak Jokowi, kami tidak akan pernah bisa berkoalisi dengan mereka yang menggunakan politisasi agama untuk meraih kekuasaan," ujar Tsamara kepada wartawan, Rabu (24/7/2019).
Penolakan yang sama juga dikatakan oleh Sekertaris Jenderal PSI, Raja Juli Anthoni dalam akun Twitternya, @AntoniRaja, Rabu (24/7/2019) sore. Raja Juli memposting sebuah berita yang isinya Nasdem mendukung Anies sebagai calon presiden 2024.
Baru Nasdem yang terang-terangan menyatakan niat mendukung Anies. Raja Juli pun minta maaf.
"Maaf. PSI beda dengan Nasdem. Kami tidak akan mencalonkan orang yang memenangkan kekuasaan dengan politisasi agama. Big No!" tegas Raja Juli.
Diketahui Ketua Umum partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh menegaskan partainya berniat mendukung Anies Baswedan jika mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Surya Paloh, pencalonan Anies sebagai presiden di Pilpres 2024 harus ditanggapi dengan baik juga.
Hal itu dikatakan Surya Paloh saat disinggung mengenai dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta itu untuk menjadi Capres 2024. Anies mengunjungi kantor DPP Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat. Menurutnya untuk pencalonan tersebut, nantinya ia menyerahkan keputusannya kepada Anies.
"2024 kan tergantung Anies. Niatnya sudah pasti ada di situ (mendukung sebagai Capres), semua niat baik harus terjaga asal baik," kata Surya Paloh usai pertemuan, Kamis (24/7/2019).
Berita Terkait
-
Anies Baswedan Diancam Dibunuh, Belum Niat Lapor Polisi
-
Analis: Anies Hanya Pancingan Nasdem Gaet Kandidat Lain untuk Capres 2024
-
Beredar Video Ancaman Akan Dibunuh, Anies: Masyarakat Bisa Menilai
-
Anies Terapkan Kebijakan Ahok, Sindiran Kocak Ditjen Pajak Soal #Gaji8Juta
-
PDIP Tak Mau Ambil Pusing soal Sikap Oposisi PSI di DKI
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Nadiem Makarim Tantang Audit BPKP di Sidang Banding, Minta Hakim Periksa Ulang Bukti
-
Prabowo dan PM Thailand Sepakati Kemitraan Strategis Baru, Fokus Pangan hingga Energi
-
Jangan Korbankan Nyawa Demi Target! BGN Didesak Usut Tuntas Keracunan Massal MBG di Semarang
-
Trauma Kolektif: Pagar Tinggi Mal Ingatkan Warga pada Kerusuhan Agustus
-
Kasus Bayi Dijual Rp20 Juta Belum Tuntas, Polisi Didesak Usut Sosok Pemberi Uang
-
Dipukul Balok Kayu, Wanita di Palembang Gagalkan Aksi Begal hingga Pelaku Ditangkap
-
Dua Kata Tijjani Reijnders Usai Timnas Indonesia Dibantai Vietnam 0-3
-
Ingin Rumah Terasa Lebih Elegan? Tren Interior Kini Mengandalkan Permainan Cahaya dari Keramik
-
Haykal Ungkap Hal yang Bikin Tak Nyaman di Palembang, Pengemis hingga Sungai Jadi Sorotan
-
Kreativitas Generasi Muda Indonesia Berbuah Manis, Ribuan Pelajar Sukses Bangun Bisnis