Suara.com - Jagat Twitter Indonesia tengah diramaikan oleh dua kubu dengan pendapat berlawanan untuk Front Pembela Islam (FPI).
Organisasi massa atau ormas pimpinan Muhammad Rizieq Shihab ini seketika mendapat makin banyak sorotan, setelah tagar #SaveFPI dan #BubarkanFPI berlomba menduduki posisi atas trending topics di Twitter.
Salah satu pengguna Twitter yang kut meramaikan adalah akun @WWDC19_.
Pada Sabtu (27/7/2019) siang, ia membagikan video unggahan @kenyoriee yang menunjukkan aksi anggota FPI ketika membantu korban bencana alam.
"FPI adalah bagian dari NKRI yang keberadaannya sangat membantu masyarakat Indonesia. Setuju (RT) #SaveFPI," kicaunya.
Sementara itu, akun @AchmadAlfaris6 menyoroti ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang FPI dalam wawancara dengan media asing.
"Wawancara dengan Media Asing, Jokowi Sebut Mungkin Akan Bubarkan FPI Jika Membahayakan Negara
Pak @jokowi yang berbahaya bukan FPI Pak! Yang paling berbahaya tuh PKI! Kenapa Bapak sangat takut dengan FPI dan membiarkan Neo PKI berkeliaran? #SaveFPI," tulis @AchmadAlfaris6.
Di sisi lain, pengguna akun @p_politik menyuarakan tagar #BubarkanFPI dengan mengunggah video ketika Jubir FPI Munarman menyiramkan air putih sambil marah-marah ke seorang narasumber dalam dialog interaktif di salah satu televisi swasta nasional.
Baca Juga: Gus Miftah Mau Ceramah di Klub Malam jakarta, FPI: Kami Punya Jalur Lain
Senada dengannya, pengguna akun @7intaPutih juga mendukung #BubarkanFPI. Ia mengunggah video keributan yang ditimbulkan FPI, disertai kicauan tentang wacana Mantan Gubernur Basuki Tjahaja purnama (BTP) alias Ahok untuk membubarkan FPI.
"Wacana #BubarkanFPI oleh @basuki_btp seharusnya direspon & dilakukan sedari dulu. Sekarang terbukti FPI menjadi duri dalam daging, mendukung HTI & mendirikan Khilafah menggantikan Pancasila.
Penyesalan selalu datang kemudian. Namun, lebih baik berbuat daripada tidak sama sekali. Cc: @tjahjo_kumolo," cuitnya.
Izin ormas FPI terdaftar dengan nomor SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa berlaku SKT FPI terhitung sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.
Sebelum izin berakhir, pada Mei lalu, ratusan ribu orang telah ikut serta meneken petisi yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak memperpanjang izin FPI.
Petisi itu dibuat oleh akun bernama Ira Bisyir melalui laman Change.org dengan judul petisi 'Stop Ijin FPI'. Ia menuliskan, "Organisasi tersebut adalah merupakan kelompok radikal, pendukung kekerasan, dan pendukung HTI."
Berita Terkait
-
Mendagri Minta Kepala Daerah Jangan Asal ke Luar Negeri, Manfaat Atau Tidak
-
Disindir Mendagri, Anies Baswedan: Saya ke Luar Negeri Ada Kerjanya
-
Kemendagri Juga Berikan Akses Data Pribadi ke Perusahaan Asuransi dan Bank
-
Pemerintah Masih Evaluasi Rekam Jejak, FPI: Rekam Jejak Kami Baik-baik Saja
-
Izin Ormas Habis Juni Lalu, Nasib FPI Kini Dipegang Pemerintah
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Gelar Perkara Khusus Rampung, Polisi Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka!
-
Gibran ke Korban Bencana Aceh: Tunggu ya, Kami Pasangkan Starlink
-
Soroti Bencana Sumatra, Rano Karno: Jakarta Kirim Bantuan Lewat Kapal TNI AL
-
Seleksi PPIH Untuk Haji 2026 Dibuka, Jumlah Pendaftar Pecahkan Rekor Tertinggi Tembus 11 Ribu