Suara.com - Gelar Pelatihan Dasar CPNS, Kepala BPSDM Beberkan Tolok Ukur Kinerja PNS.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR, Lolly Martina Martief mengatakan sekarang ini tolok ukur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut berdasarkan kinerja.
Hal tersebut sejalan dengan peranan PNS untuk menentukan penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan hingga implementasi harus dilakukan.
"Jadi pejabat struktural itu akan memberikan masukan, berperan di dalam perumusan kebijakan sampai pada implementasinya dan dalam berbagai sektor pembangunan yang dilaksanakan oleh PNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," ujar Lolly Martina Martief, Senin (29/7/2019).
Lolly menjelaskan berdasarkan itu, cepat atau lambat penyelenggaraan negara tergantung dari kemampuan kompetensi PNS. Sehingga peran sosok PNS yang tidak biasa dan profesional menjadi standar kompetensi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.
Lolly menambahkan setiap jabatan memiliki kompetensi masing-masing. Mulai dari pelaksana, pejabat fungsional, maupun pejabat struktural.
"Jadi ada reformasi jabatan, kalau dulu ada peran senioritas dan golongan. Kalau sekarang berdasarkan kompetensi kinerja. Jadi sekarang bahasanya meritokrasi, sistem merit, tidak boleh membedakan suku dan agama atau senioritas," urainya.
Kemudian, PNS wajib menjalani masa percobaan yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PAN RB). Melalui proses diklat terintegrasi akan membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang.
Lolly menegaskan sebagai salah satu tulang punggung penyedia infrastruktur, SDM Kementerian PUPR harus unggul dan dapat diandalkan. Menurutnya unggul yang dimaksud yaitu kompeten tetapi harus berhati-hati dalam menjaga kesehatan dan fisik.
Baca Juga: Anak Buah Kena Suap Meikarta, Ridwan Kamil Mau Temui Sekda Jabar Besok
"Jadi kalau masuk PUPR ini memang berbeda. Tidak hanya kompeten, akhlaknya baik, tapi juga keunggulan fisik. Karena apa? Motto Kementerian PUPR bekerjanya keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat. Ditambah lagi berjiwa seni sebagai balancing," paparnya.
Sementara itu Kepala Balai Diklat Wilayah V Yogyakarta, Herman Suroyo, dalam laporannya menyampaikan kurikulum pelatihan dasar bagi CPNS kali ini sebanyak 146 jam pelatihan (JP) yang akan dilangsungkan selama 46 hari. Kurikulum tersebut terdiri dari 13 hari efektif di kelas (klasikal), 30 hari masa habituasi (non klasikal), dan tiga hari Seminar II yang akan dilaksanakan di Jakarta atau Bandung.
Peserta pelatihan terdiri dari 77 CPNS Formasi Tahun 2018 yang dibagi menjadi dua kelas, dengan pengajar dari Widyaiswara BPSDM PUPR dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Curanmor di Perumahan Bekasi Terungkap, Polisi Sita NMax dan Korek Api Berbentuk Pistol
-
Pati Viral Lagi! Anak Bakar Rumah Ortu Gara-gara Tak Diberi Uang Merantau
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Kesal Tak Diberi Uang, Pria di Pati Diduga Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?