Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menyerahkan keputusan menerima eks partai di Koalisi Prabowo - Sandiaga untuk gabung ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) ke Presiden Jokowi. Sebab itu merupakan hak prerogatif Jokowi.
PPP mengklaim memegang komitmen Jokowi bahwa akan berkomunikasi dan diskusi sebelum membuat keputusan sehingga partainya tidak mempermasalahkan berbagai wacana yang berkembang.
"Kami menyerahkan kepada beliau karena hak prerogatif. Jokowi sudah menyampaikan bahwa sebelum membuat keputusan akan meminta pandangan partai-partai, dan itu belum terjadi," kata Arsul saat dihubungi, Selasa (30/7/2019).
Menurut PPP jika sudah ada komitmen Jokowi seperti itu, tidak perlu ada diskursus di ruang publik. Sehingga tinggal menunggu pertemuan antara Jokowi dan pimpinan partai koalisi.
"Kami yakin Jokowi akan bicara dengan partai koalisi sehingga proses dialog dan tukar pandangan akan terjadi. Kalau ada komitmen itu, untuk apa ada diskursus di ruang publik, tunggu saja pertemuan Jokowi dengan para ketua umum partai," ujarnya.
Arsul mengatakan bahwa rencana pertemuan antara Jokowi dan pimpinan partai belum dijadwalkan karena kemungkinan Jokowi sedang melakukan langkah persiapan menyusun kabinet. Menurut dia, bisa saja Jokowi melihat nama yang bagus namun tidak dalam usulan calon menteri, lalu meminta masukan ketua umum partai KIK.
Namun, dia menegaskan bahwa PPP belum mengajukan nama-nama kadernya untuk menjadi calon menteri karena ingin melihat dahulu portofolio kementerian.
"Misalnya, portofolio yang diberikan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan, lalu yang diajukan nama saya, 'kan itu tidak lucu," katanya. (Antara)
Baca Juga: Jokowi Bilang Izin FPI Bisa Tak Diperpanjang, Ini Kata Menhan Ryamizard
Berita Terkait
-
Jokowi Diminta Serahkan Langsung Keppres Amnesti ke Baiq Nuril
-
Respons PDIP soal Rencana SBY Bertemu Jokowi Awal Agustus
-
Bantu Pemerintah, Grab Dukung Pengembangan Pariwisata di Indonesia
-
SBY Akan Temui Jokowi Awal Agustus 2019, Gerindra: Bagus Dong
-
Bos Grab Dijamu Jokowi di Istana, Disindir Gibran dan Kaesang di Twitter
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Keroyok 'Mata Elang' Hingga Tewas, Dua Polisi Dipecat, Empat Lainnya Demosi
-
Disebut-sebut di Sidang Korupsi Chromebook: Wali Kota Semarang Agustina: Saya Tak Terima Apa Pun
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Bukan Sekadar Viral: Kenapa Tabola Bale dan Tor Monitor Ketua Bisa Menguasai Dunia Maya?
-
Muncul SE Kudeta Gus Yahya dari Kursi Ketum PBNU, Wasekjen: Itu Cacat Hukum!
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat