Suara.com - Pemerintahan Jokowi makin serius untuk merekrut rektor asing. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan saat ini pihaknya sedang membuat regulasi yang mendukung perekrutan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia.
Sampai saat ini hanya tiga perguruan tinggi di Indonesia yang masuk 500 besar peringkat dunia. Padahal Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi.
Untuk itu, perlu dilakukan lompatan dan tidak bisa hanya seperti biasa (business as usual). Masalah yang dihadapi antara lain penganggaran dan manajemen.
"Karena rektor dari asing punya 'network' (jaringan) yang baik di dunia, harapannya bisa memperbaiki pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai regulasi yang terkait itu harus kita perbaiki dulu, supaya nanti ada perguruan tinggi yang dipimpin rektor asing itu berjalan dengan baik," kata Nasir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/7/2019).
"'Problem'-nya (masalah) banyak faktor di antaranya masalah penganggaran, itu yang pertama, yang kedua masalah manajemen, kita manajemen yang ada hanya 'business as usual', bagaimana ini kita ubah, kita melihat pengalaman-pengalaman negara lain," lanjut dia.
Pendidikan tinggi di Singapura bergerak maju karena banyak dosen dan rektornya dari asing. Begitu juga dengan Taiwan, Hongkong, Arab Saudi juga melakukan hal yang sama dengan mempekerjakan dosen dan rektor asing.
"Ini (rektor asing) adalah alternatif yang saya ambil saat ini. Kita coba bandingkan 2020-2024, kalau ada rektor asing dampaknya apa yang terjadi, karena negara lain telah melakukan hal ini, dampak yang positif, kita kan masih takut," tuturnya.
Dia mengatakan akan menantang universitas untuk siap dipimpin rektor asing. Universitas ini akan mendapatkan anggaran yang lebih untuk menyelenggarakan pendidikan dan riset. Perguruan tinggi yang bisa dipimpin rektor asing harus memenuhi kriteria tertentu, di antaranya mempunyai manajemen universitas yang bagus, akreditasi perguruan tinggi sudah berstandar internasional. Perguruan tinggi tersebut akan dikonsentrasikan untuk pengembangan bidang sains dan teknologi.
"Salah satu penghambat dalam pemilihan rektor selalu Warga Negara Indonesia," ujarnya.
Baca Juga: Wacana Menristek Pakai Rektor Asing, Menkeu: Tak Masalah, Asal Terbuka
Dia mengatakan jika rektor asing tersebut mampu membawa perubahan positif bagi pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan yang diinginkan pemerintah, maka dia akan mendapat insentif atau bonus selain gaji. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi