Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan hadir dalam acara Kongres V PDI Perjuangan yang akan dilakukan pada 8-11 Agustus 2019 di Bali. Prabowo sudah mengkonfirmasi kehadiran tersebut langsung ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sebanyak 2.047 undangan diberikan PDIP untuk kalangan umum di luar partai dan perwakilan DPP, DPD dan DPC PDIP seluruh Indonesia. Selain Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Prabowo dipastikan hadir dalam acara Kongres V itu yang akan digelar di Bali.
"Pak Prabowo ketika pertemuan bersama ibu Megawati Soekarnoputri sudah menyatakan bahwa beliau akan hadir, tentu saja para ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja kami undang," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).
Undangan yang diberikan PDIP itu terdiri dari VIP dan VVIP. Jajaran menteri Kabinet Gotong Royong juga diundang dalam kongres tersebut.
Kemudian tokoh lintas agama pun diberikan undangan untuk bisa hadir dalam acara tersebut seperti perwakilan dari NU, Muhammadiyah serta Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
"Sebelumnya pernah menjadi DPP partai senior partai, kami undang, beberapa tamu-tamu khusus, ada juga pengamat politik yang menjadi mitra dialog kami membangun partai," ujarnya.
"Tokoh-tokoh yang kami undang tokoh budayawan kami undang karena secara khusus kami akan bahas hal tersebut. Mantan menteri Kabinet Gotong Royong sebagian kami undang," sambungnya.
Hasto menerangkan, Megawati menggunakan hak prerogatif sebagai ketua umum untuk mempercepat Kongres V yang sebelumnya direncanakan akan digelar pada 2020.
Ia menjelaskan, alasan kongres dipercepat untuk menjalankan agenda strategis partai dalam pemerintahan Jokowi - Maruf Amin. Percepatan itu juga dilakukan demi melakukan konsolidasi ideologi, politik, organisasi, kader dan seluruh sumber daya partai.
Baca Juga: Tak Diajak Bertemu Jokowi, Sandiaga Merasa Dihargai Prabowo
"Percepatan kongres tidak hanya untuk menyesuaikan agenda strategis pemerintahan negara, namun juga untuk melakukan konsolidasi baik konsolidasi ideologi, politik, organisasi, kader dan konsolidasi seluruh sumber daya partai," tandasnya.
Berita Terkait
-
Kongres ke-V PDIP di Bali Dipercepat, 15.342 Kader Banteng Akan Hadir
-
Pendukung Kecewa Prabowo Bertemu Jokowi, Sandiaga: It's Time to Move On
-
Tak Diajak Bertemu Jokowi, Sandiaga Merasa Dihargai Prabowo
-
Prabowo Tak Ajak Sandiaga Bertemu Jokowi: This Meeting Will Not Include You
-
Sandiaga Curhat Sikap Prabowo Sebelum Temui Jokowi: Saya Tak Dilibatkan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO