Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi mencatat secara nasional terdapat 4.258 titik panas atau hotspot. Titik panas merupakan data yang terkumpul dari Januari hingga Juli 2019.
Dari jumlah itu, ada 2.087 berada di kawasan konsesi dan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). Dibandingkan dengan data konsesi yang berada di KHG, tercatat ada 613 perusahaan yang beroperasi.
Berdasarkan jumlah itu, 453 konsesi HGU, 123 konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, dan 37 konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam.
Untuk wilayah Kalimantan Tengah tercatat ada 1.993 titik hotspot selama tujuh bulan ini. Kemudian, yang berada di kawasan restorasi gambut berjumlah 1.317 titik hotspot.
Sedangkan, untuk kabupaten dan kota yang cukup besar wilayah yang terpapar dan terbakar ini ada di Kota Palangkaraya dan Pulau Pisau. Jumlah yang terbakar seluas 3.681 hektar.
Di Riau, sepanjang 2019 tercatat lahan seluas 27.683 Ha terbakar, dan Kalimantan Barat 213 hotspot, bahkan di Sumatera Selatan sepanjang Juli 2019 saja tercatat 244 titik api yang berada di kawasan konsesi perkebunan dan kehutanan.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Barat Anton P. Wijaya, mengatakan persoalan Karhutla jangan hanya dilihat dari kuantitas titik api, tetapi jauh lebih penting soal kualitas kondisi terbakar dan letak kejadiannya.
"Sehingga, tidak tepat membandingkan pembukaan ladang petani pada skala minor di lahan mineral, dengan pembakaran lahan korporasi untuk land clearing dan apalagi di gambut. Skala ini yang harus menjadi fokus serius dari penegakan hukum," kata Anton di Kantor Walhi, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).
Baca Juga: Walhi: Minyak Tumpah Pertamina Mengalir ke Bekasi sampai Kepulauan Seribu
Berita Terkait
-
Walhi: Minyak Tumpah Pertamina Mengalir ke Bekasi sampai Kepulauan Seribu
-
Walhi: Rencana Pemindahan Ibu Kota Tidak Transparan
-
Walhi Kalteng: Wacana Pemindahan Ibu Kota Hanya Ramai di Pulau Jawa
-
Istana Mau Ajukan PK soal Karhutla, Walhi: Tunjukkan Itikad Kurang Baik
-
Tanggapi Walhi, Istana: Banyak di Daerah, Tak Perlu Bangun RS Sendiri
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur