Suara.com - Penanggung Jawab Ijtima Ulama dan Tokoh ke-IV, Yusuf Muhammad Martak, mengatakan organisasi masyarakat Islam yang tergabung dalam Ijtima Ulama tak pernah berpikir untuk mendirikan partai politik.
Yusuf Martak menjelaskan, awal Ijtima Ulama digelar sebagai gerakan keumatan.
"Para ulama, para habaib, para tokoh-tokoh nasional belum berpikir untuk menjadikan sebuah organisasi politik. Jadi GNPF tetap GNPF. FPI tetap FPI, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 tetap PA 212," kata Yusuf Martak di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019).
Yusuf Martak yang juga Ketua Umum GNPF-Ulama itu menjelaskan, kerja politik ormas Islam yang tergabung dalam Ijtima Ulama telah selesai pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak seluruh gugatan Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon yang didukungnya, yakni Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Sehingga, kata dia, pasca Pilpres 2019 ormas Islam yang tergabung di dalam Ijtima Ulama pun akan kembali kepada khittahnya dalam memperjuangkan kepentingan umat dan NKRI.
"Jadi kerja politik telah selesai. Ijtima Ulama kembali kepada khittah yaitu memperjungkan kepentingan umat serta kedaulatan NKRI," ujarnya.
Untuk diketahui, hasil Ijtima Ulama dan Tokoh ke-IV menghasilkan delapan poin putusan.
Beberapa poin yang menjadi putusannya yakni meminta ulama dan umat untuk terus berjuang memulangkan Iman Besar FPI, Rizieq Shihab dari Mekkah, Arab Saudi ke Indonesia. Selain itu, mereka juga meminta ulama dan umat berjuang dalam mewujudkan NKRI Syari'ah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Baca Juga: Ajak Jokowi Dialog, FPI: Sisi Mana yang Bertentangan dengan Pancasila?
Berita Terkait
-
Hasil Ijtima Ulama IV: Pulangkan Habib Rizieq hingga Wujudkan NKRI Syariah
-
Rizieq Shihab: Ijtimak Ulama Tidak Perjuangkan Politik Dagang Sapi
-
Ijtimak Ulama IV, Rizieq Shihab Singgung Pelanggaran HAM di Pilpres 2019
-
Buka Ijtimak Ulama, Rizieq Shihab Singgung Kecurangan Pilpres 2019
-
Rizieq Shihab akan Buka Ijtimak Ulama IV dari Mekkah
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Polisi Ungkap Kendala di Balik Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Konten Kreator Cinta Ruhama
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Propam PMJ Datangi SPBU Cipinang, Usut Oknum Aparat Diduga Aniaya Pegawai Hingga Gigi Copot
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret
-
Tragis! Ibu di Sumbawa Tega Bakar Anak Gegara Tolak Cari Pakan Ternak