Suara.com - Sekjen PPP Arsul Sani menilai kritik yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI yang juga Waketum Partai Gerindra Fadli Zon, ihwal terkait insiden mati listrik massal atau blackout karena negara salah urus kurang tepat.
Arsul mengatakan persoalan listrik padam massal pada Minggu (4/8/2019) tak bisa mencerminkan jika negara dalam kondisi salah urus.
"Persoalan yang disampaikan oleh pak Fadli Zon, dia membingkai kritiknya dalam bingkai besar, yang lebay menurut saya," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
"Kalau soal ada yang salah urus ya itu bukan salah urus negara ini, itu salah urus perusahaan perlistrikannya ini, itu salah urus manajeman, bukan salah urus oleh Presiden Jokowi," Arsul menambahkan.
Meski tidak mempersoalkna kritik dari Fadli selaku Wakil Ketua DPR atas insiden blackout. Namun anggota Komisi III DPR RI itu juga beranggapan jika Fadli terlalu berlebihan.
"Jadi tarikannya seringkali lebay dan tidak pas. Hal soal mengkritiknya ya tidak ada soal, fungsi DPR kan melakukan pengawasan dan bagian dari pengawasan itu yang melakukan kritik ya, itu," kata Arsul.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi PT PLN (persero) dan pemerintah akibat padamnya listrik berjam-jam pada Minggu (4/8/2019). Ia secara gamblang menyebut, insiden yang tanpa ada pemberitahuan itu merupakan tanda bahwa ada yang salah urus dengan negara.
"Saya kira apa yang terjadi kemarin mati listrik tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan dan tanpa penjelasan sebelumnya, ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Atas insiden listrik padam selama berjam-jam itu, Fadli meminta harus ada pihak yang bertanggung jawab. Karena, pemadaman listrik secara massal telah memberikan dampak dan kerugian yang besar bagi masyarakat selaku konsumen.
Baca Juga: Kepergian Mbah Moen Mendadak, Sekjen PPP: Tadi Malam Masih Terima Tamu
"Saya kira ini adalah satu peristiwa yang tidak bisa dianggap kecil karena itu harus ada yang bertanggung jawab, misalnya Direksi PLN-nya atau siapa yang bertanggung jawab mengenai urusan itu. Harus dimintai pertanggungjawabannya, nggak bisa dianggap satu angin lalu saja seolah-olah ini suatu kecelakaan. Ini pasti terukur apa yang menyebabkan mati listrik, Ini juga menjadi perhatian dunia ya," tutur Fadli.
Berita Terkait
-
Mati Listrik Massal, PLN Pastikan 22 Juta Pelanggan akan Dapat Kompensasi
-
Sindiran Khas Rocky Gerung: Dear PLN, Mengapa Istana Makin Gelap?
-
Heboh Mati Listrik Massal, Sejumlah LSM Buka Posko Pengaduan
-
Mati Listrik Massal, Tsamara: Bagaimana di Indonesia Timur?
-
Mati Listrik Massal, DPR Panggil Direksi PLN Hari Ini
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
KPK Endus Perintah Petinggi Maktour Travel untuk Hancurkan Barang Bukti Kasus Haji
-
Pejabat OJK-BEI Mundur Saja Tak Cukup, Ketua Banggar DPR Desak Rombak Aturan 'Free Float'
-
Kasus Korupsi Iklan Bank BJB, KPK Telusuri Komunikasi Ridwan Kamil dan Aliran Dana Miliaran
-
Gus Yahya Buka Suara: Tambang Jadi Biang Kerok Kisruh di Tubuh PBNU?
-
KPK Sita Dokumen Proyek Hingga Barang Bukti Elektronik dari Kantor Wali Kota Madiun
-
KPK Gandeng BPK Periksa Gus Yaqut Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
PBNU Rayakan Harlah Satu Abad di Istora Senayan Besok, Prabowo Dijadwalkan Hadir
-
KPK Bongkar Alur Jual Beli Kuota Haji Khusus: Siapa 'Main' di Balik 20.000 Kuota Tambahan?
-
Wakasatgas PRR Pascabencana Dorong Akselerasi Pembangunan Huntara Tiga Kabupaten di Sumatera Utara
-
Usut Kasus Bupati Sudewo, KPK Bakal Telusuri Dugaan Pemerasan Calon Perangkat Desa di Wilayah Lain