Panglima TNI Kaji Ancaman Keamanan Ibu Kota Baru di Kalimantan

Suara.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan lokasi pemindahan Ibu Kota baru yakni di Provinsi Kalimantan masih dibahas pemerintah.

Menurutnya, TNI kini tengah menghitung adanya potensi ancaman di lokasi ibu kota baru yang akan menggantikan Jakarta.

"Ini kan masih dibahas yah tapi kalau secara umum yang jelas dari faktor ancaman kita lihat, ancaman dari Barat, Timur, Selatan kita hitung," ujar Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Ketika ditanya apakah soal keamanan di Provinsi Kalimantan relatif stabil, Hadi tak menjawab secara jelas. Ia menuturkan hingga kini masih menunggu keputusan Provinsi Kalimantan mana yang akan menjadi lokasi pemindahan Ibu Kota baru.

"Yang jelas Bappenas sudah melihat Kalimantan. Nah Kalimantan nanti, Kalimantan mana yang akan dipilih," tandasnya.

Sebelumnya, dalan rapat terbatas (ratas) soal pemindahan Ibu Kota, Jokowi mengatakan bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Namun belum diketahui persis Kalimantan mana yang menjadi lokasi Ibu Kota baru.

"Ini adalah ratas kedua yang berbicara mengenai pemindahan ibu kota negara. Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen. Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan. Di Kalimantan, provinsinya dimana ini yang harus didetailkan," ujar Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi menyebut banyak pilihan yang ditindaklanjuti oleh Bappenas hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Menurutnya, setelah nanti dipaparkan, pemerintah segera memutuskan di mana provinsi yang akan menjadi ibu kota baru.

Baca Juga: Ini Tiga Skema Pembiayaan untuk Bangun Ibu Kota Baru di Kalimantan

Dia mengatakan, pemerintah akan melihat kajian terlebih dahulu yang berkaitan dengan kebencaanaan, daya dukung lingkungan. Kemudian kajian pemerintah juga melihat dari ancaman bencana, pasokan air, sisi demografi, sosial politik, pertahanan dan keamanan.

Selain itu, Jokowi meminta jajarannya untuk menyiapkan skema pembiayaan yang nantinya akan digunakan untuk menutup kebutuhan pembangunan ibu kota baru.

"Saya minta mulai disiapkan dari sekarang skema pembiayaan APBN dan non APBN, desain kelembagaan yang diberikan otoritas dan yang paling penting payung hukum regulasi untuk pemindahan Ibu Kota ini," kata Jokowi.