Suara.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Laode Ida, mengatakan pihaknya juga sudah membentuk Tim Investigasi terkait pemadaman listrik massal oleh PT. PLN di sejumlah wilayah di Pulau Jawa pada Minggu (4/8/2019) lalu.
Laode menegaskan tim yang dibuat Ombudsman berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri. Laode menuturkan, Tim Investigasi Ombudsman bertugas menyelidiki dari sisi pelayanan, tata kelola, dan kontinuitas pelayanan publik.
"Enggak, polri kan ada timnya sendiri. Kalau kita kan ada sisi pelayanan, sisi tata kelola dan sisi kontinuitas pelayanan publik. Ke depan untuk terjaminnya pelayanan publik seluruh Indonesia dari pihak PLN," ujar Laode di kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Menurutnya, tim bentukan Ombudsman RI independen dalam menyelidiki penyebab terjadinya pemadaman listrik massal. Sebab Ombudsman adalah lembaga penhaindependen.
"Kami punya sendiri, enggak mau kalau dibuat orang lain. Kan lembaga ini lembaga pengawas indenpenden," kata Laode.
Laode menuturkan, tim investigasi tersebut sudah mulai berjalan hari ini.
Ia menjelaskan hasil investigasi Ombudsman akan disampaikan ke publik pada tiga minggu lagi.
"Kami akan lakukan tugasnya, mudah-mudahan paling lambat tiga Minggu bisa lihat hasilnya seperti apa," kata dia.
Anggota Ombudsman Alvin Lie menambahkan, pihaknya akan menyelidiki kebenaran data yang disamapaikan PLN terkait pemadaman listrik massal.
Baca Juga: Dapat Hikmah dari Listrik Padam, Anies Akan Terbitkan SOP saat Listrik Mati
Alvin mengatakan dalam investigasinya Ombudsman akan melihat apakah ada kendala dalam manajemen regulasi pengelolaan krisis di PLN.
"Kami tentunya akan menyelidiki lebih lanjut kebenaran dari data-data yang disampaikan untuk melihat apakah ada kendala-kendala dalam manajemen dalam regulasi dan juga dalam pengelolaan krisis di PLN," katanya.
Berita Terkait
-
Ombudsman RI: Perhatian PLN Lebih Besar ke Bisnisnya, Bukan ke Pelayanan
-
Dapat Hikmah dari Listrik Padam, Anies Akan Terbitkan SOP saat Listrik Mati
-
PLN Bakal Potong Gaji, Serikat Pekerja: Direksi Oke, Pegawai Jangan
-
Pohon Tinggi, Jadi Penyebab Palembang Sering Mati Lampu
-
Sempat Lumpuh, Layanan Disdukcasip Kota Bekasi Kembali Normal
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Harga Minyak Dunia Anjlok 6 Persen Usai Ketegangan AS-Iran di Selat Hormuz Mereda
-
Studi Ungkap Gunung Berapi yang Tidur Ribuan Tahun Ternyata Bisa Tetap Aktif: Mengapa?
-
Menaker: Sertifikasi Kompetensi Jadi Bukti Formal Penting Bagi Lulusan Magang
-
6 Fakta di Balik Bebasnya Piche Kota Indonesian Idol dari Tahanan Kasus Dugaan Pemerkosaan
-
Wabah Hantavirus di Kapal MV Hondius Memaksa Spanyol Ambil Tindakan Darurat Evakuasi Penumpang
-
Muatan Penumpang Disorot! Bus ALS Maut yang Tewaskan 16 Orang Angkut Tabung Gas hinga Sepeda Motor
-
Tragedi Bus ALS vs Truk Tangki di Sumsel: 16 Jenazah Tiba di RS Bhayangkara, Mayoritas Luka Bakar!
-
Komandan Elite Hizbullah Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel di Beirut Selatan
-
Viral Kuitansi Laundry Gubernur Kaltim Rp20,9 Juta Seminggu: Nyuci Dalaman Aja Seharga Cicilan Motor
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Terancam Hak Angket, DPR: Kepala Daerah Harus Sensitif Isu Publik