Suara.com - Komisi Aparatur Sipil Negara mendukung wacana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk mengizinkan PNS kerja di rumah demi fleksibilitas kerja. Tapi tak semua PNS bisa bekerja di rumah, tergantung pekerjaannya.
Komisioner KASN Waluyo mengatakan sudah bukan hal asing lagi jika seseorang bisa melakukan pekerjaannya di mana saja mengingat perkembangan teknologi sudah mendukung untuk bekerja di luar kantor.
"Hari gini fleksibel working hours itu ya biasa saja tidak ada masalah kok, jadi kalau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak bertemu konsumen atau pelanggan kan bisa dilakukan dimana saja. Kayak sekarang ini di KASN ini kan mengelola rekomendasi, persetujuan, seleksi petugas, sekarang mereka dilakukan dari sana tidak perlu tatap muka, dilakukan lewat online, kan bisa bisa dikantor atau di rumah sama saja," kata Waluyo saat dihubungi Suara.com, Jumat (9/8/2019).
Mantan Pelaksana Tugas Pimpinan KPK itu menilai di zaman sekarang sudah tidak lagi memikirkan bagaimana seseorang melakukan pekerjaannya karena yang dilihat hanya berorientasi kepada hasil kerja semata.
"Nggak perlu lagi itu hal teknis kayak absen, itu kan sistem kontrol jaman kuno itu masih pakai absen itu kayak orang nggak percaya saja, yang penting kan hasilnya saja. Orang kerja ojek online memang perlu absen? kan enggak," jelasnya.
Namun, dia menambahkan harus ada penyesuaian baru dari kementerian dan lembaga terkait untuk mengawasi cara kerja baru PNS tersebut.
"Pengawasannya tinggal disesuaikan, yang penting kinerjanya sudah bagus, target kerjanya sudah bagus, kinerja hasil yang dilihat, itu hari kekinian sudah wajar saja di era digital," tegasnya.
Sebelumnya, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja memaparkan data Global Talent Competitiveness Index di tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 77 dari 119 negara. Skor terkecil yang didapat yakni pada poin global knowledge skills, terutama penguasaan IT.
Dia mengatakan wacana tersebut masih dalam proses rancangan dan belum diketahui kapan agar diterapkan.
Baca Juga: PNS Bisa Kerja Dari Rumah, Bagaimana Pengawasannya?
"Nanti akan bisa kerja dari rumah, tinggal ngatur aturannya kayak bagaimana," kata Setiawan saat Forum Merdeka Barat di Auditorium KemenPAN-RB, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Dengan cara seperti itu, kata Setiawan PNS bisa memiliki fleksibilitas kerja. Hal tersebut merupakan salah satu indikator birokrasi yang ditetapkan pihaknya.
Berita Terkait
-
PNS Bisa Kerja Dari Rumah, Bagaimana Pengawasannya?
-
PNS Boleh Kerja dari Rumah Seperti Pegawai Start Up
-
Sri Mulyani ke PNS Kemenkeu: Kalau Merasa Tidak Cocok, Keluar Dari Sekarang
-
1 Juta PNS Dikirim ke Kalimantan Jika Ibu Kota Jadi Pindah
-
Dibuka! 100 Ribu Lowongan CPNS dan 75 Ribu PPPK Tahun 2019 Ini
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional