Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk bekerja taktis dalam percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel yang dimulai dari B20.
Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan mandatori Biodiesel di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin (12/8/2019). Desakan tersebut disampaikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan menguatkan posisi tawar Indonesia dari Uni Eropa.
"Kita ingin lebih cepat dan mulai dari B20 (campuran 20 biodisel). Ini dapat mengurangi ketergantungan kepada energi fosil dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut jika pelaksanaan B20 secara konsisten diterapkan, dapat menghemat anggaran mencapai USD 5,5 miliar per tahun.
"Kalkulasinya adalah, jika kita konsisten menerapkan produk B-20 ini, kita bisa menghemat orang lebih 5,5 miliar Dollar AS per tahun, ini yang angka gede banget. Dan yang tidak kalah pentingnya penerapan B20 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO (Crude Palm Oil/Minyak Kelapa Sawit)," kata dia.
Tak hanya itu, Jokowi berharap pada awal tahun 2020 kebijakan B20 bisa ditingkatkan menjadi B30 dan pada akhir 2020 menjadi B50.
"Saya juga ingin agar B20 nanti pada Januari 2020 itu sudah pindah ke B30. Dan slanjutnya nanti di akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B50. Karena tekanan terhadap kelapa sawit kita betul-betul. Saya kira perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga benar-benar kita memiliki sebuah bargaining position yang baik," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menuturkan nantinya dirinya akan mengawasi langsung terkait penerapan B20.
"Perlu saya sampaikan di sini saya akan cek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini termasuk nanti kalau meloncat ke B30. Saya nggak tahu apakah saya akan gunakan BPKP atau Pricewaterhouse, atau lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan," jelasnya.
Baca Juga: Biodiesel Sawit, Anugerah yang Diapresiasi Jokowi dan Menteri Kabinet Kerja
Berita Terkait
-
Biodiesel Sawit, Anugerah yang Diapresiasi Jokowi dan Menteri Kabinet Kerja
-
Luhut Sebut Penggunaan Biodiesel Tekan Impor Migas Hingga 3 Miliar Dolar AS
-
ESDM: Harga Bioetanol Naik, Biodiesel Turun
-
Penggunaan Biodiesel Bikin Mesin Kurang Bertenaga, Namun ...
-
Pemerintah Tetapkan Harga Biodiesel Rp 7.277 Per Liter
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT