Suara.com - Seorang warga jejaring sosial Twitter pengguna akun @wijayaryputu merekam kondisi trotoar di DKI Jakarta yang dipenuhi lubang seukuran manusia.
"Proyek trotoar Prov @DKIJakarta kira-kira ingin meniru jebakan tentara viet-cong," cuit pengguna akun Twitter @wijayaryputu, Senin (12/8/2019).
Dalam rekaman video tersebut, terlihat perekam tengah berjalan di sepanjang trotoar. Si pengunggah menyebut itu merupakan proyek trotoar di DKI Jakarta.
Di sepanjang trotoar, baik di sisi kanan maupun kiri, banyak terdapat lubang. Lubang-lubang tersebut terlihat berbentuk kotak seukuran manusia.
Kondisi ini dinilai berbahaya bagi pejalan kaki maupun tuna netra yang melewat lokasi tersebut.
Cuitan menuai pro kontra. Ada yang menyindir keberadaan lubang itu, ada yang menyebut lubang itu proyek belum jadi sehingga tak perlu dikomentari.
Yang terang, kicauan warganet @wijayaryputu sudah mendapatkan respons dari akun resmi Twitter milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, @DKIJakarta.
Admin Pemprov DKI meminta warga Twitter itu menyebutkan lokasi lengkap trotoar berlubang tersebut.
"Mohon untuk menyebutkan alamat lengkap laporan tersebut agar mempermudah tindaklanjut SKPD terkait," kicau akun Pemprov DKI.
Baca Juga: Pemotor Lewat Trotoar Lebar Viral, Ferdinand Sindir DKI: Dibilangin Ngeyel
Akun @wijayaryputu pun menjawab bahwa itu merupakan proyek trotoar di sepanjang jalan Prof DR Satrio pada kedua arah.
Pun akun @wijayaryputu meminta agar diberikan akses alternatif untuk pejalan kaki yang melewati lokasi tersebut.
"Proyek trotoar sepanjang jalan Prof. DR. Satrio pada kedua arah. Cek aja min di lapangan langsung, apakah bisa dikasi akses untuk pedestrian untuk alternatif pejalan kaki. Thanks cc @trotoarian," cuit akun @wijayaryputu.
Ternyata fakta lain terungkap. Akun @wijayaryputu sudah pernah mengadukan hal tersebut pada 1 Agustus 2019. Dia menagih realisasi laporan tersebut.
Di laporan itu tertulis: "Orang jalan kudu di mana pak? #DKIJakarta #aniesbaswedan."
Tertera nomor laporannya TWOOO018432. Dalam laporan itu tercantum sumbernya Twitter per 1 Agustus 2019. Kategorinya: jalan.
Berita Terkait
-
Hari Remaja Internasional, PKBI Ajak Remaja Bahas Kesehatan Reproduksi
-
Caleg Gerindra Raih Suara Terbanyak di Jakarta, PSI Paling Sedikit
-
12 Jenis Kendaraan Ini Bebas Dobrak Aturan Ganjil Genap DKI Jakarta
-
Pendaftaran KJP Plus Tahap Kedua Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Bila Harga Terjangkau, Kendaraan Dinas DKI Jakarta Pakai Mobil Listrik
Terpopuler
- 43 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Maret 2026: Klaim 10 Ribu Gems dan Kartu Legenda
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- 8 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Mencerahkan Wajah Jelang Lebaran
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Siapa Istri Zendhy Kusuma? Ini Profil Evi Santi Rahayu yang Polisikan Owner Bibi Kelinci
Pilihan
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
-
Trump Cetak Sejarah di AS: Presiden Pertama yang Berperang Tanpa Didukung Warganya
-
IHSG Keok 3,27 Persen Terimbas Konflik Iran-AS, Bos BEI: Kita Sudah Kuat!
Terkini
-
Alert! Perang AS-Israel vs Iran Dorong Harga BBM, Listrik, dan KPR di Sini Meroket
-
Vladimir Putin Dukung Mojtaba Khamenei, Pastikan Rusia Tetap Jadi Mitra Iran
-
Mendagri Larang Kepala Daerah 'Pelesiran' ke Luar Negeri Saat Lebaran, Pramono: Saya di Jakarta Saja
-
Harga Minyak Tembus 100 Dolar, DPR Dukung Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga Lebaran
-
BRIN Temukan Spesies Baru Keong Dayangmerindu, Hanya Ada di Sumatera Selatan
-
Ini Alasan KPK Periksa Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno
-
Sikat Terminal Bayangan di Pasar Rebo, Petugas Gabungan Beri Sanksi ke 6 Bus AKAP Bandel
-
Mojtaba Khamenei Resmi Pimpin Iran, Hezbollah: Musuh-musuh Iran Akan Gemetar
-
Kantor Media Dibakar Buntut Berita Bias Kasus Pembunuhan Sadis Aktivis Anti Pemerintah
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Puan Maharani: Harus Evaluasi, Apakah Biaya Politik Terlalu Mahal?