Suara.com - Sejumlah masyarakat sipil menggelar aksi tolak rencana Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk mengawasi YouTube, Facebook dan Netflix. Aksi digelar secara damai di depan Kantor KPI, Jalan H. Juanda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).
Dari pantauan suara.com di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB ada sekitar belasan massa yang menggelar aksi tersebut. Mereka tampak membawa sejumlah poster bertuliskan pesan-pesan bernada kritikan terhadap KPI.
Beberapa isi pesan dalam poster tersebut cukup menarik perhatian.Di antaranya seperti poster bertuliskan 'Azab Mata Melotot Permanen Karena Lalai Mengawasi Televisi Indonesia', 'Azab Leher Bengkak Karena Suka Sensor Film Kartun', 'KPI Ayo Kita Netflix and Chill', dan 'Netflix, YouTube, dan Facebook Bukan Ranah KPI'.
Seperti diketahui, setidaknya ada lebih dari 75.000 orang telah menandatangani sebuah petisi online yang menolak rencana KPI untuk mengawasi YouTube, Facebook dan Netflix
Berdasar pantauan suara.com petisi yang digagas oleh politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dara Nasution, itu diunggah ke Change.org pada Jumat (9/8/2019) pagi. Kekinian sampai berita ini ditayangkan sudah diteken oleh lebih dari 75.334 orang.
"Untuk seluruh penonton Netflix dan Youtube; Lawan!" tulis Dara dalam petisi tersebut.
Dara, dalam petisinya, mengatakan bahwa rencana KPI untuk mengawasi YouTube dan Netflix memiliki empat masalah.
Pertama, rencana itu melanggar aturan yang menjadi dasar berdirinya KPI itu sendiri, yakni UU Penyiaran No 32 Tahun 2002. Regulasi itu mengatur bahwa KPI hanya mengawasi siaran televisi dan radio.
Kedua, KPI bukanlah lembaga sensor. Dara juga menilai YouTube dan Netflix kini menjadi alternatif tontonan bagi publik karena KPI gagal memastikan publik memperoleh tontonan berkualitas dari televisi.
Baca Juga: 75 Ribu lebih Warganet Teken Petisi Tolak KPI Awasi YouTube hingga Netflix
Alasan keempat adalah karena untuk mengakses Netflix publik diharuskan membayar.
"KPI sebagai lembaga negara tidak perlu mencampuri terlalu dalam pilihan personal warga negara," tulis Dara.
Terkait hal itu, penggagas petisi tersebut Dara bersama Direktur Remotivi Yovantra Arief akan bertemu dan berdialog dengan komisioner KPI pada hari ini Rabu (14/8/2019). Berdasar jadwal yang diterima suara.com pertemuan tersebut akan berlangsung pada pukul 11.00 WIB.
Berita Terkait
-
75 Ribu lebih Warganet Teken Petisi Tolak KPI Awasi YouTube hingga Netflix
-
DPR : KPI Tak Berwenang Awasi Perusahaan Asing Tak Berbadan Hukum Indonesia
-
Adegan Sinetron Negara Tetangga Ini Bikin Warganet Geleng Kepala
-
Kominfo: KPI Tak Berwenang Awasi Netflix dan YouTube
-
Mirip Pro Player, Bocah Warnet Ini Punya Posisi Anti Mainstream
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba