Suara.com - Anggaran Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 DKI telah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Namun jumlahnya turun dari penetapan sebelum adanya perubahan yang diajukan oleh Pemerinta Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
APBDP ini diresmikan langsung oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi di ruang rapat paripurna Kantor DPRD DKI Jakarta. Pras bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menandatangani Nota Kesepahaman atau Momerandum of Understanding (MoU) KUPA-PPAS itu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui anggaran Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Setelah melalui proses di badan musyawarah, dan pembahasan KUPA-PPAS kami menyetujui anggaran tersebut," ujar Pras di ruang rapat, Rabu (14/8/2019).
Berdasarkan hasil pembahasan oleh DPRD, angka perubahan APBD Provinsi DKi Jakarta disetujui sebesar Rp 86.892.497.098.257 atau 86,89 triliun. Jumlah ini Rp 2 triliun lebih dari APDB yang sudah ditetapkan, yakni Rp 89 triliun.
Usai menandatangani MoU, Anies mengaku bersyukur rancangan KUPA dan PPAS telah resmi disetujui Ia berharap dengan dana tersebut dapat merealisasikan program-program tahun ini.
"Alhamdulillah tadi kita telah tuntas di dalam pembahasan rancangan KUPA dan PPAS. Harapannya dengan ini nanti kita akan bisa finalisasi program-program tahun 2019. Angka yang disepakati adalah Rp 86,89 triliun. Jadi ini yang kemudian menjadi final," kata Anies.
Meskipun dana yang diterima Pemprov turun, ia menganggap hal tersebut tidak berdampak pada pelaksaanaan program prioritas Pemprov DKI kedepannya. Menurut Anies, anggaran tersebut turun karena berdasarkan hasil audit asumsi terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang berjumlah Rp 12 triliun menjadi sekitar Rp 9 triliun.
"Penurunan anggaran tidak (berdampak pada program). Ini lebih kepada hitungan di atas kertas. Jadi yang dikatakan turun adalah hitungan accounting-nya turun 2 triliun lebih," pungkas Anies.
Baca Juga: Adian Napitulu Sebut Anies Baswedan Plin-plan: Kita Kan Jadi Bingung!
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram