Suara.com - Anggaran Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 DKI telah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Namun jumlahnya turun dari penetapan sebelum adanya perubahan yang diajukan oleh Pemerinta Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
APBDP ini diresmikan langsung oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi di ruang rapat paripurna Kantor DPRD DKI Jakarta. Pras bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menandatangani Nota Kesepahaman atau Momerandum of Understanding (MoU) KUPA-PPAS itu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui anggaran Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Setelah melalui proses di badan musyawarah, dan pembahasan KUPA-PPAS kami menyetujui anggaran tersebut," ujar Pras di ruang rapat, Rabu (14/8/2019).
Berdasarkan hasil pembahasan oleh DPRD, angka perubahan APBD Provinsi DKi Jakarta disetujui sebesar Rp 86.892.497.098.257 atau 86,89 triliun. Jumlah ini Rp 2 triliun lebih dari APDB yang sudah ditetapkan, yakni Rp 89 triliun.
Usai menandatangani MoU, Anies mengaku bersyukur rancangan KUPA dan PPAS telah resmi disetujui Ia berharap dengan dana tersebut dapat merealisasikan program-program tahun ini.
"Alhamdulillah tadi kita telah tuntas di dalam pembahasan rancangan KUPA dan PPAS. Harapannya dengan ini nanti kita akan bisa finalisasi program-program tahun 2019. Angka yang disepakati adalah Rp 86,89 triliun. Jadi ini yang kemudian menjadi final," kata Anies.
Meskipun dana yang diterima Pemprov turun, ia menganggap hal tersebut tidak berdampak pada pelaksaanaan program prioritas Pemprov DKI kedepannya. Menurut Anies, anggaran tersebut turun karena berdasarkan hasil audit asumsi terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang berjumlah Rp 12 triliun menjadi sekitar Rp 9 triliun.
"Penurunan anggaran tidak (berdampak pada program). Ini lebih kepada hitungan di atas kertas. Jadi yang dikatakan turun adalah hitungan accounting-nya turun 2 triliun lebih," pungkas Anies.
Baca Juga: Adian Napitulu Sebut Anies Baswedan Plin-plan: Kita Kan Jadi Bingung!
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar