Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik keras rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR RI.
Menurut Fadli kajian pemerintah terhadap rencana pindag ibu kota masih mentah. Ia berharap akan ada kajian lebih dalam sehingga pemindahan ibu kota tak sekadar keinginan belaka.
"Masih mentah menurut saya, masih mentah sekali. Belum ada apa-apa itu," ujar Faldi Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Fadli mengatakan pemerintah Indonesia harus banyak belajar dari negara lain yang sudah lebih dulu memindahkan ibu kota mereka.
Ia juga meminta agar pemerintah melihat aspek prioritas dari segala sisi soal ibu kota baru nanti.
"Tentu ini harus ada satu rumusan, rancangan yang serius, kalau lihat negara lain mereka merancang ini dengan waktu yang lama. Jadi bukan sekadar satu statement saja walaupun gagasan itu bukan gagasan baru, dari Bung Karno dan Bung Harto juga ingin memindahkan," katanya.
"Tapi lihat prioritas ekonomi kita, apa yang menjadi prioritas kita, apakah pemindahan ibu kota sudah menjadi prioritas kita?" ujar Fadli.
Menurutnya pemerintah harus mengumpulkan ahli dari berbagai bidang untuk mengkaji bersama persoalan pemindahan ibu kota. Setidaknya kata Fadli, kajian itu harus dilakukan dakam jangka waktu lima tahun ke deoan sebelum ibu kota benar-benar dipindahkan.
Ia sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu melibatkan asing dalam pembiayaan ibu kota baru di Kalimantan.
Baca Juga: Ribut Penumpang Gelap Pilpres, Fadli Zon: Mereka Rakyat, Umat yang Berjuang
"Saya kira bisa saja dikaji di lima tahun yang akan datang ini. Kemudian bagaimana skema pembiayaannya kan waktu itu ada cerita tidak dibiayai oleh APBN, lantas dibiayain oleh siapa? Jangan sampe ini justru mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan urusan kita," tandasnya.
Sebelumnya, Jokowi meminta izin dan dukungan terkait wacana untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Menurutnya, sebuah ibu kota menjadi representasi kemajuan sebuah bangsa.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-47 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam sidang bersama DPD RI dan DPR RI di Kompleks Parlemen, sidang tadi.
"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwasanya sebuah ibu kota tidak bisa hanya dianggap sebagai sebuah simbol dari suatu bangsa. Akan tetapi juga menjadi representasi kemajuan bangsa.
Kemudian, Jokowi juga mengungkapkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu juga dilakukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi di Indonesia.
Berita Terkait
-
Sandiaga Tak Ingin Gegabah Komentari Rencana Pemindahan Ibu Kota
-
Soal Pemindahan Ibu Kota, KSP: Masih Dianalisa Lebih Dalam
-
Ragu Soal Pemindahan Ibu Kota, Jansen Demokrat: Benar atau Mainan Politik?
-
Mendagri: Konsep Ibu Kota Baru Seperti Putrajaya di Malaysia
-
Ibu Kota Akan Pindah ke Kalimantan, Ini Saran Pakar Lingkungan
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga
-
Suara.com dan PLN Kupas Tuntas Kendaraan Listrik di Jabar, Ini Fakta Terbarunya
-
500 Titik Bazar Murah Jakarta, Strategi Pasar Jaya Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadan
-
Kemensos Akan Bagikan Jadup Rp450 Ribu per Bulan untuk Korban Banjir Sumatra Pekan Ini
-
PDIP Dukung Pernyataan Dasco: Pemimpin Harus Cetak Keberhasilan Sebelum Pikirkan Periode Kedua
-
Mendagri Instruksikan Percepatan Pemindahan Pengungsi Bencana Sumatra ke Hunian Layak
-
Usut Kasus Sudewo, KPK Cecar Ketua Kadin Surakarta Soal Proses Lelang Proyek DJKA Jatim
-
IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasto PDIP: Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan