Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik keras rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR RI.
Menurut Fadli kajian pemerintah terhadap rencana pindag ibu kota masih mentah. Ia berharap akan ada kajian lebih dalam sehingga pemindahan ibu kota tak sekadar keinginan belaka.
"Masih mentah menurut saya, masih mentah sekali. Belum ada apa-apa itu," ujar Faldi Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Fadli mengatakan pemerintah Indonesia harus banyak belajar dari negara lain yang sudah lebih dulu memindahkan ibu kota mereka.
Ia juga meminta agar pemerintah melihat aspek prioritas dari segala sisi soal ibu kota baru nanti.
"Tentu ini harus ada satu rumusan, rancangan yang serius, kalau lihat negara lain mereka merancang ini dengan waktu yang lama. Jadi bukan sekadar satu statement saja walaupun gagasan itu bukan gagasan baru, dari Bung Karno dan Bung Harto juga ingin memindahkan," katanya.
"Tapi lihat prioritas ekonomi kita, apa yang menjadi prioritas kita, apakah pemindahan ibu kota sudah menjadi prioritas kita?" ujar Fadli.
Menurutnya pemerintah harus mengumpulkan ahli dari berbagai bidang untuk mengkaji bersama persoalan pemindahan ibu kota. Setidaknya kata Fadli, kajian itu harus dilakukan dakam jangka waktu lima tahun ke deoan sebelum ibu kota benar-benar dipindahkan.
Ia sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu melibatkan asing dalam pembiayaan ibu kota baru di Kalimantan.
Baca Juga: Ribut Penumpang Gelap Pilpres, Fadli Zon: Mereka Rakyat, Umat yang Berjuang
"Saya kira bisa saja dikaji di lima tahun yang akan datang ini. Kemudian bagaimana skema pembiayaannya kan waktu itu ada cerita tidak dibiayai oleh APBN, lantas dibiayain oleh siapa? Jangan sampe ini justru mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan urusan kita," tandasnya.
Sebelumnya, Jokowi meminta izin dan dukungan terkait wacana untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Menurutnya, sebuah ibu kota menjadi representasi kemajuan sebuah bangsa.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-47 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam sidang bersama DPD RI dan DPR RI di Kompleks Parlemen, sidang tadi.
"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwasanya sebuah ibu kota tidak bisa hanya dianggap sebagai sebuah simbol dari suatu bangsa. Akan tetapi juga menjadi representasi kemajuan bangsa.
Kemudian, Jokowi juga mengungkapkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu juga dilakukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi di Indonesia.
Berita Terkait
-
Sandiaga Tak Ingin Gegabah Komentari Rencana Pemindahan Ibu Kota
-
Soal Pemindahan Ibu Kota, KSP: Masih Dianalisa Lebih Dalam
-
Ragu Soal Pemindahan Ibu Kota, Jansen Demokrat: Benar atau Mainan Politik?
-
Mendagri: Konsep Ibu Kota Baru Seperti Putrajaya di Malaysia
-
Ibu Kota Akan Pindah ke Kalimantan, Ini Saran Pakar Lingkungan
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Pakar Ungkap Trik Licik Sindikat Judol Hayam Wuruk Lolos dari Blokir Pemerintah
-
Buntut Ucapan 'Cuma Perasaan Adik-adik Saja', MC LCC Empat Pilar Kalbar Akhirnya Minta Maaf
-
Eks Direktur BAIS Bongkar Rahasia Dapur Intelijen: Cuma Kasih 'Bisikan', Sisanya Hak Presiden
-
Menteri Perang AS Ngamuk ke Senat Saat Minta Rp24 Ribu T untuk Kalahkan Iran
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China
-
Fantastis! Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 T, Jauh Melampaui Dakwaan Jaksa
-
Prabowo Minta UMKM Diprioritaskan, Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun
-
Polisi Buka Peluang Tambah Tersangka Kasus Daycare Little Aresha
-
Nyawa Dijaga Malah Diajak Berantem: Curhat Eks Penjaga Rel Liar Hadapi Pemotor 'Batu' di Jalur Tikus