Ragu Soal Pemindahan Ibu Kota, Jansen Demokrat: Benar atau Mainan Politik?

Suara.com - Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon masih ragu dan mempertanyakan rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan benar adanya atau tidak.

Melalui akun Twitter, Jansen bertanya apakah ibu kota akan benar-benar pindah atau hanya mainan politik semata. Ia lalu mempertanyakan beberapa poin yang menjadi alasan pindah ibu kota.

"Tanya serius! Terkait Ibu Kota Baru ini benaran atau hanya sekedar mainan politik aja ya?" tanya Jansen di Twitter seperti dikutip Suara.com, Selasa (13/8/2019).

"Alasan pindahnya kenapa? 1. Meluaskan kemakmuran? 2. Soal keamanan? 3. Persatuan negara? 4. Menghindari konflik? 5. Menghindari bencana? 6. Atau mau menghindari macet dan padatnya kota aja?" sambungnya.

Jansen mengatakan pemerintah harus menerangkan secara jelas apa urgensi sampai ibu kota harus dipindahkan dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Pasalnya perpindahan ibu kota akan menelan biaya yang sangat tinggi.

"Penting itu dijawab biar terang bagi publik alasannya. Karena anggaran yang dipakai membangun kota baru ini pasti besar dan multi years," ujar Jansen.

Ia juga menyindir pemerintah jika perpindahan ibu kota hanya demi menghindari bencana yang ada di Jakarta selama ini.

"Misalnya point 5, pindah karena mau menghindari bencana. Kalau itu, aku juga ikutlah pindah dari Jakarta. Pemerintahnya aja lari apalagi rakyat," kata Jansen.

Terkini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dari hasil pembahasan, secara prinsip Ibu Kota baru bukan merupakan daerah otonomi baru. Di mana ada kemungkinan, Ibu Kota baru nantinya akan menjadi wilayah pusat administrasi seperti di Putrajaya, Malaysia.

Baca Juga: Mendagri: Konsep Ibu Kota Baru Seperti Putrajaya di Malaysia

"Secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonomi baru. Ya (menjadi wilayah) khusus, ya seperti Putrajaya lah di Malaysia," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Tak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan nantinya tidak ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk Ibu Kota baru. Karena, wilayah Ibu Kota baru itu tidak akan dipimpin oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.

"Setahu saya nggak ada (penyelenggaraan pilkada)," kata dia.

Sebelumnya dalam rapat terbatas soal pemindahan Ibu Kota, Jokowi mengatakan bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Namun belum diketahui persis Kalimantan mana yang menjadi lokasi Ibu Kota baru.

"Ini adalah ratas kedua yang berbicara mengenai pemindahan ibu kota negara. Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen. Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan. Di Kalimantan, provinsinya dimana ini yang harus didetailkan," ujar Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi menyebut banyak pilihan yang ditindaklanjuti oleh Bappenas hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.