Suara.com - Staf Khusus Presiden untuk Papua Sekaligus Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua Lenis Kagoya mendesak aparat kepolisian di Malang dan Surabaya segera menangkap penyebar konten pemicu kerusuhan di Manokwari, Papua Barat.
Menurutnya, protes besar-besaran yang kerusuhan yang terjadi di wilayah Papua termasuk Manokwari dipicu karena adanya penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
"Kita mendorong adalah bagaimana penegak hukumnya yang kejadiannya terjadi di Surabaya itu di Malang siapa yang lempar batu, siapa yang bicara kata-kata yang kasar terus siapa, kata-kata yang diusir suruh pulang terus siapa, yang lempar bendera, cara ini kita bawa harus dibawa ke ranah hukum," ujar Lenis di Slipi, Jakarta Barat, Senin (19/8/2019).
Lenis menuturkan, saat kejadian penangkapan, para mahasiswa Papua merasa ada yang tidak sesuai prosedur, yakni dengan cara menggunakan kekerasan. Bahkan kata dia, ada kata-kata kasar hingga pengusiran yang membuat masyarakat Papua tidak terima hingga ketakutan.
"Pada saat itu ada yang lempar bendera merah putih ke got. Lalu ada beritanya ormas tidak terima, marah. Akhirnya pihak terkait (polisi) juga ikut bertindak untuk mengejar pelakunya di bilangan Asrama Papua di Malang," ucap dia.
"Penangkapan atau penyelidikan tersebut tidak sesuai dengan prosedur artinya dibilang kekerasan pada saat itu. Saya melihat bahwa masyarakat Papua ini tidak melihat hanya masalah lain-lain dan mereka melihat hanya karena mereka merasa kecewa pada saat penyampaian atau menyampaikan persoalan itu secara paksa dan harus kekerasan dan juga dibilang juga kata-kata yang kurang diterima," sambungnya.
Lenis menyebut masyarakat Papua ingin dihargai sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang juga wajib dilindungi.
"Khususnya yang terjadi di tanah Papua hari ini, masyarakat perlu dibutuhkan menghargai dihargai. Orang Papua ada di Jakarta, ada di Aceh, Malang, dia tetap anak bangsa. Kita anak bangsa wajib melindungi," katanya.
Baca Juga: Pasca Asrama Dikepung, Ini Janji Khofifah ke Mahasiswa Papua
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO