PSI: Indeks Kebebasan Berkeyakinan Turun karena Anies dan FPI

Suara.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli menilai permainan isu SARA saat Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi salah satu penyebab turunnya indeks kebebasan berkeyakinan di Jakarta.

Saat Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung, ada permainan politik SARA yang dilakukan demi memenangkan pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno.
Guntur juga menyebut saat itu organisasi massa berbasis Islam, Front Pembela Islam (FPI) juga turut andil dalam pemenangan Anies - Sandiaga dengan memainkan politik radikal.

"Besar sekali pengaruhnya. Indeks (kebebasan berkeyakinan) itu turun karena kemenangan Anies yang bermain politik SARA dan berkoalisi dengan politik radikal seperti FPI," kata Guntur saat dihubungi Suara.com, Selasa (30/7/2019).

Dampak tersebut dapat dirasakan Guntur mengenai masyarakat khususnya yang berdomisili di Jakarta. Guntur menyebut banyak timbulnya ujaran kebencian dan juga penggiringan opini publik yang terjadi.

"Yang paling berdampak pada opini publik, karena hoaks dan ujaran kebencian dari kelompok radikal itu yang dominan di ruang publik," ujarnya.

Karena itu, Guntur mendukung kalau perizinan FPI tidak perlu diperpanjang oleh Kemendagri. Selain menurunkan indeks kebebasan berkeyakinan, Guntur juga menyebut kalau FPI bertentangan dengan ideologi dasar negara yakni pancasila.

"Saya sepakat izin FPI tidak diperpanjang karena tujuan FPI mendirikan khilafah ini bertentangan dengan NKRI dan UU Ormas," tandasnya.

Untuk diketahui, Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu yang indeks demokrasi Indonesianya paling tinggi. Namun indeks kebebasan berkayakinannya turun. Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS RI Hermawanti Marhaeni memaparkan 20 provinsi mengalami penurunan skor kebebasan berkeyakinan seperti di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur.

"Banyak sih ini sebenarnya kebebasan berkeyakinan erat kaitannya dengan pemilu," jelasnya di kantor BPS RI, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Baca Juga: Indeks Kebebasan Berkeyakinan Turun Akibat Pemilu, DPR: Mengkhawatirkan