Suara.com - PDI Perjuangan tak menutup kemungkinkan bakal mencalonkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2022. Kekinian Risma juga merupakan Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan.
Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, mengatakan peluang Risma menjadi cagub DKI 2022 terbuka karena dikenal sebagai kader terbaik partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri.
"Ya politik itu kan bicara kemungkinan ya, segala kemungkinan akan bisa terjadi. Apalagi dia dalam datanya PDI Perjuangan, dia salah satu kader terbaik. Saya kira untuk ke arah itu bisa saja kalau memang rakyat DKI menghendaki kenapa tidak," kata Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Meski menyebut peluang Risma terbuka untuk mengincar kursi DKI 1, namun keputusan tersebut kata Komarudin, akan dikembalikan kepada Megawati. Hal yang sama juga berlaku pada peluang Risma menempati kursi menteri di kabinet Jokowi.
"Pasti Risma dibutuhkan di partai ya nanti penempatan ke mana tergantung tingkat urgensinya," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi melantik Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Ketua DPP Bidang Kebuayaan PDIP. Pelantikan itu dilakukan usai Risma mengucap janji jabatan di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Ada dugaan dilantiknya Risma tersebut sebagai langkah awal PDIP untuk memoncerkan karier politik Risma untuk bertarung memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 yang sekarang masih dipegang Anies Baswedan.
Terkait hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberi jawaban.
"Ya bukan langkah awal, beliau sudah di Jakarta dan bukan awal lagi. Dengan di DPP ini kan artinya ibu sudah ada di Jakarta. Kalau Kalimantan ya kantor DPP juga harus menyesuaikan karena kantor DPP itu berada di Jakarta atau ibu kota negara," kata Hasto di kantor DPP PDIP.
Baca Juga: Dilantik Megawati, Risma Resmi Menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan
Hasto juga enggan berspekulasi lebih jauh mengenai kabar Risma yang akan dicalonkan dalam Pilkada DKI Jakarta 2022.
"Iya nantilah. Pilkada DKI kan masih 2024 kan masih sangat lama. Karena Pilkada kan hanya ada di tahun 2020 kemudian 2024," kata Hasto.
Berita Terkait
-
Lebih Dekat ke DKI, Politisi PDIP: Warga Bekasi Pasti Mau Gabung ke Jakarta
-
Tenangkan Diri di Asrama, Mahasiswa Papua di Surabaya Tolak Terima Tamu
-
Risma Jabat Ketua DPP Bidang Kebudayaan, Sinyal Rebut DKI 1 dari Anies?
-
Senyum Risma saat Dilantik Menjadi Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDIP
-
Diserbu Ormas, Risma Mau Tengok Asrama Mahasiswa Papua Besok
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri