Suara.com - Rocky Gerung buka suara terkait kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memerintahkan ibu kota negara ke Kalimantan.
Ia mempertanyakan alasan dari keputusan tersebut. Menurutnya, belum ada penjelasan lengkap terkait hal itu.
Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada Rabu (21/8/2019).
Rocky yang saat itu diminta berbicara oleh pemandu acara ILC TV One Karni Ilyas langsung menyoroti ide pemindahan ibu kota.
"Ide itu diuji dalam konsistensi bukan dalam fakta dan akibat karena baru ide jadi kita baru bisa menguji ide pemindahan dalam logika,"
"Kalau kita ingin pindahkan sesuatu, berarti kita ingin sesuatu itu keluar dari dan masuk ke...Itu yang namanya pindah. Jadi ada arah dan vektor," kata Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menegaskan tidak mendapatkan alasan pasti soal pemerintah yang hendak memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan.
"Sampai sekarang kita nggak tau alasan pindah dari Jakarta dan masuk ke Kalimantan. Bukan nggak ada alasan justru karena keterangannya bermacam-macam,"
"Ketua Bappenas bilang ya ini kita harus pindah karena Kalimantan itu, kita mesti punya ibu kota di tengah-tengah Indonesia jadi alasan geografis ini dipikir kita bisa putar jangkar di situ," terangnya.
Baca Juga: Rocky Gerung: Orang Takut Oposisi karena Dianggap Pecundang
Menurutnya ketidakjelasan inilah yang membuat masyarakat tidak yakin dengan keputusan pemindahan ibu kota. Ia pun menyebut gagasan tersebut sebagai ide yang kacau.
"Kekacauan ide awal, karena itu center Indonesia. Saya baca lagi kenapa pindah, karena Jakarta dibuat kolonial jadi kita harus bikin kota. Jadi nggak jelas sistemis kah, historiskah?
"Jadi dengan alasan-alasan itu, orang pesimis. Kalau gitu nggak ada salahnya orang pesimis. Kalau kita nggak menemukan alasan otentik pemindahan ibu kota, seperti ada alasan lain bukan ibu kota tapi pusat pemeritahan dipindah itu juga blur," imbuh Rocky Gerung.
Pengamat politik tersebut menegaskan ke depannya pusat pemerintahan tidak bergantung dengan lokasi.
"Zaman modern pusat pemerintahan bukan di istana tapi di otak, kalau otaknya kosong pemerintahan gak ada gunanya," terangnya.
Berita Terkait
-
Taman Bendera Pusaka, Alternatif Wisata Keluarga di Jantung Ibu Kota
-
Connie Bakrie Sebut IKN Sekarang Kalah Tenar Sama Program MBG Rp1 Triliun Per Hari
-
Aksi di Jantung Ibu Kota, Mahasiswa Desak Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat
-
Kejar Tayang IKN 2028, Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun ke DPR
-
Orang Utan Kalimantan Jennifer dan Hayato 'Menikah', Resepsi Unik Digelar di Jepang
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW