Suara.com - Gubernur Papua, Lukas Enembe, angkat bicara disinggung Najwa Shihab terkait Jalan Trans Papua yang digagas Presiden Joko Widodo.
Menurut Lukas Enembe, orang Papua tidak pernah melewati jalan itu. Sebab, imbuh Lukas, orang Papua butuh kehidupan, bukan pembangunan.
Pernyataan tersebut dilontarkan Lukas Enembe dalam acara Mata Najwa Trans 7 dengan tema 'Nyala Papua' yang ditayangkan Rabu (21/8/2019).
Mulanya, Sekretaris Jenderal Federasi Kontras, Andy Irfan Junaedi, mempertanyakan peruntukan proyek infrastruktur pemerintah di Papua, seperti Jalan Trans Papua yang digagas Jokowi.
"Coba ditanya itu ke teman-teman Papua, apakah mereka membutuhkan jalan Trans Papua? Siapa yang butuh orang Indonesia atau orang Papua kah?" ujar Andy Irfan Junaedi.
Andy tidak menampik bahwa pembangunan itu memang perlu. Tapi, imbuhnya, bagaimana implementasi dari rencana pembangunan tersebut mengedepankan kemanusiaan.
"Jakarta (pemerintah pusat) belum melihat dengan pendekatan itu. Papua memiliki lingkar kekerasan yang panjang. Papua punya cerita yang berbeda dibanding provinsi lain. Kalau melihat Papua dengan provinsi lain, kita akan terjebak dengan cerita yang sama," ujar Andy Irfan,
Pun Andy Irfan mengatakan bahwa human development index (HDI) terkait hasil pembangunan menunjukkan HDI orang asli Papua rendah.
Hasil ini berbanding terbalik dengan HDI orang non-Papua. Kata Andy Irfan, HDI mereka yang datang ke Papua justruk melonjak.
Baca Juga: YLBHI: 33 Pelanggaran HAM Timpa Mahasiswa Papua, Paling Banyak di Surabaya
"Artinya siapa yang bisa menikmati triliunan rupiah dari dana otonomi khusus? Bukan orang Papua. Itu fakta," ujar Andy Irfan.
Lukas Enembe pun berkomentar menyambut pernyataan Andy Irfan. "Orang Papua butuh kehidupan, bukan pembangunan."
Najwa Shihab pun bertanya terkait pendekatan infrastruktur yang dilakukan pemerintah terhadap Papua kepada Lukas Enembe.
"Soal pendekatan infrastruktur, contohnya, itu belum menjawab persoalan?" ujar Najwa Shihab.
Lukas Enembe mengatakan jalan Trans Papua itu bukan untuk orang Papua. Mereka pun tidak pernah melewati jalan yang dibangun.
Sebab, imbuh Lukas Enembe, orang Papua tidak memiliki apa-apa. Mereka membutuhkan kehidupan, bukan pembangunan.
Berita Terkait
-
YLBHI: 33 Pelanggaran HAM Timpa Mahasiswa Papua, Paling Banyak di Surabaya
-
FKPPI Pecat Tri Susanti Korlap Aksi di Asrama Papua
-
Mahasiswa Papua Tolak Pemberian Minuman Keras Dari Polisi
-
Dinilai Menghina, Polwan Berikan Miras Kepada Mahasiswa Papua Saat Aksi
-
Digadang-gadang Jadi Menteri Muda Jokowi, Ini Kata Wagub Banten
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
Macet Parah di RE Martadinata, Sebagian Rute Transjakarta 10H Dialihkan via JIS
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua