Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta pemerintah Jokowi menunda pindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Jokowi diminta lebih perhatikan Papua dan Papua Barat.
Amien Rais mengatakan Papua dan Papua Barat tengah bergolak.
"Beberapa hari lalu kita disadarkan ada gejolak di Papua dan Papua Barat," kata Amien Rais dalam perayaan Milad Ke-21 PAN di Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Amien Rais menilai kejadian di Papua dan Papua Barat sangat memprihatinkan sehingga harus didahulukan untuk diselesaikan pemerintah, bukan mengutamakan kebijakan pemindahan ibu kota.
Amien mengingatkan pemerintah jangan pernah menganggap enteng permasalahan di Papua dan Papua Barat karena sudah ada contoh bahwa negara yang besar yang tampak kuat ekonomi, militer, intelijen, dan kepolisian namun bisa runtuh dalam tempo singkat, seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.
"Dalam permasalahan Papua dan Papua Barat, setelah saya ikuti dari waktu ke waktu, terlihat campur tangan luar negeri sudah terlihat," ujarnya.
Dalam menyelesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat, menurut Amien, tidak bisa hanya menggunakan pendekatan keamanan, ekonomi, dan politik, tetapi harus multidimensional. Amien mengingatkan bahwa gerakan pembebasan untuk Papua Barat sudah mengagendakan dilaksanakan referendum pada bulan Desember 2019.
"Sekarang gerakan pembebasan untuk Papua Barat sudah mengagendakan referendum pada bulan Desember 2019, jangan anggap remeh. Saya tidak katakan salah atau benar. Namun, jangan sampai terlambat. Kalau sudah menjadi bubur, tidak bisa kembali menjadi nasi," katanya.
Baca Juga: Tanggal Perhelatan PON 2020 Papua Belum Final, Menpora Akan Temui Jokowi
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Prakiraan Cuaca 4 Oktober 2025 di Berbagai Kota Wisata dari Bogor, Bali hingga Yogyakarta
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat