Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta pemerintah Jokowi menunda pindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Jokowi diminta lebih perhatikan Papua dan Papua Barat.
Amien Rais mengatakan Papua dan Papua Barat tengah bergolak.
"Beberapa hari lalu kita disadarkan ada gejolak di Papua dan Papua Barat," kata Amien Rais dalam perayaan Milad Ke-21 PAN di Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Amien Rais menilai kejadian di Papua dan Papua Barat sangat memprihatinkan sehingga harus didahulukan untuk diselesaikan pemerintah, bukan mengutamakan kebijakan pemindahan ibu kota.
Amien mengingatkan pemerintah jangan pernah menganggap enteng permasalahan di Papua dan Papua Barat karena sudah ada contoh bahwa negara yang besar yang tampak kuat ekonomi, militer, intelijen, dan kepolisian namun bisa runtuh dalam tempo singkat, seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.
"Dalam permasalahan Papua dan Papua Barat, setelah saya ikuti dari waktu ke waktu, terlihat campur tangan luar negeri sudah terlihat," ujarnya.
Dalam menyelesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat, menurut Amien, tidak bisa hanya menggunakan pendekatan keamanan, ekonomi, dan politik, tetapi harus multidimensional. Amien mengingatkan bahwa gerakan pembebasan untuk Papua Barat sudah mengagendakan dilaksanakan referendum pada bulan Desember 2019.
"Sekarang gerakan pembebasan untuk Papua Barat sudah mengagendakan referendum pada bulan Desember 2019, jangan anggap remeh. Saya tidak katakan salah atau benar. Namun, jangan sampai terlambat. Kalau sudah menjadi bubur, tidak bisa kembali menjadi nasi," katanya.
Baca Juga: Tanggal Perhelatan PON 2020 Papua Belum Final, Menpora Akan Temui Jokowi
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap