Suara.com - Emil Salim, menteri di era Presiden ke-2 RI Soeharto menganggap tidak perlu adanya jajak pendapat atau referendum dalam proses memindahkan ibu kota dari Jakarta. Menurutnya, referendum hanya akan melahirkan unsur politis baru.
Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia itu menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kuasa untuk memutuskan ibu kota dipindah yang merupakan hasil dari masukan-masukan para ahli. Ia pun tidak begitu sepakat, apabila mesti ada referendum.
"Enggak usah referendum-referendum itu, bagaimana Pak Jokowi mendapatkan masukan yang lebih rasional sehingga beliaulah yang memutuskan itu," kata Emil dalam diskusi bertajuk 'Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru' INDEF di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).
Emil menilai ada langkah referendum yang mesti dilalui untuk memutuskan pemindahan ibu kota, justru malah jadi ajang politik.
"Akhirnya jadi politik, saya enggak suka politik-politikan," ucapnya.
Justru Emil memberikan masukan kalau permasalahan yang ada di ibu kota sekarang yakni Jakarta mesti dicerna secara jernih. Ia menyebutkan masalah-masalah Jakarta yakni seperti banjir, macet hingga air yang tidak bersih mesti dicari solusi lain dari pemindahan ibu kota.
"Kita harus jernih melihat soal. Sederhana saja, Jakarta banjir, macet, a, b, c, d, kalau itu masalahnya, mari kita selesaikan," katanya.
Untuk diketahui, Mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno meminta Presiden Joko Widodo untuk melibatkan warga melalui referendum terkait wacana pemindahan ibu kota. Sebab, Sandiaga merasa masyarakat kurang dilibatkan.
Menurut Sandiaga, diskusi mengenai pemindahan ibu kota harus dilakukan bersama-sama rakyat agar kemauan rakyat didengar dan menjadi keputusan bersama.
Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim: Pak Jokowi, Please, Ada Opsi Lain?
"Kalau saya melihatnya karena ini sangat strategis buat referendum, sampaikan seluruh warga Indonesia setuju enggak pindahkan ibu kota? Sehingga kita jadi bagian dari pengambilan keputusan tersebut," kata Sandiaga saat ditemui di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Melalui referendum itu, Sandiaga menilai pemerintah bisa mengetahui secara rinci apa saja dampak yang akan dirasakan masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Terjerat Korupsi MBG, Begini Nasib Brigjen Lalu di Polri!
-
Kolaborasi Perkuat Layanan Jantung Anak di RSUD Tobelo
-
Prabowo Berencana Terbang ke Belarus untuk Kunjungan Balasan
-
Wamensos Tinjau Sekolah Rakyat Permanen di Kulon Progo, Progres Pembangunan Capai 91 Persen
-
Telkom Akses Tingkatkan Kompetensi SDM Digital di Wilayah 3T melalui Program CSR Fiber Academy
-
Jelang Muktamar NU, Gus Irfan Minta Tak Ada Money Politics dan Campur Tangan Parpol
-
Prabowo dan Presiden Belarus Sepakati Peta Jalan Kerja Sama 20262030
-
Penantian 50 Tahun! Lahan Bumi Tridharma Pondok Labu Akhirnya Diusulkan Masuk Skema TORA
-
Richard Lee Klaim Lolos Sidang Etik, Dakwaan Pidana Tetap Bergulir
-
Divonis 10 Tahun, Akankah Nadiem Dapat Amnesti dari Prabowo?