Suara.com - Emil Salim, menteri di era Presiden ke-2 RI Soeharto menganggap tidak perlu adanya jajak pendapat atau referendum dalam proses memindahkan ibu kota dari Jakarta. Menurutnya, referendum hanya akan melahirkan unsur politis baru.
Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia itu menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kuasa untuk memutuskan ibu kota dipindah yang merupakan hasil dari masukan-masukan para ahli. Ia pun tidak begitu sepakat, apabila mesti ada referendum.
"Enggak usah referendum-referendum itu, bagaimana Pak Jokowi mendapatkan masukan yang lebih rasional sehingga beliaulah yang memutuskan itu," kata Emil dalam diskusi bertajuk 'Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru' INDEF di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).
Emil menilai ada langkah referendum yang mesti dilalui untuk memutuskan pemindahan ibu kota, justru malah jadi ajang politik.
"Akhirnya jadi politik, saya enggak suka politik-politikan," ucapnya.
Justru Emil memberikan masukan kalau permasalahan yang ada di ibu kota sekarang yakni Jakarta mesti dicerna secara jernih. Ia menyebutkan masalah-masalah Jakarta yakni seperti banjir, macet hingga air yang tidak bersih mesti dicari solusi lain dari pemindahan ibu kota.
"Kita harus jernih melihat soal. Sederhana saja, Jakarta banjir, macet, a, b, c, d, kalau itu masalahnya, mari kita selesaikan," katanya.
Untuk diketahui, Mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno meminta Presiden Joko Widodo untuk melibatkan warga melalui referendum terkait wacana pemindahan ibu kota. Sebab, Sandiaga merasa masyarakat kurang dilibatkan.
Menurut Sandiaga, diskusi mengenai pemindahan ibu kota harus dilakukan bersama-sama rakyat agar kemauan rakyat didengar dan menjadi keputusan bersama.
Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim: Pak Jokowi, Please, Ada Opsi Lain?
"Kalau saya melihatnya karena ini sangat strategis buat referendum, sampaikan seluruh warga Indonesia setuju enggak pindahkan ibu kota? Sehingga kita jadi bagian dari pengambilan keputusan tersebut," kata Sandiaga saat ditemui di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Melalui referendum itu, Sandiaga menilai pemerintah bisa mengetahui secara rinci apa saja dampak yang akan dirasakan masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Arus Balik Natal 2025 Mulai Terlihat di Stasiun Senen
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan