Suara.com - Emil Salim, menteri di era Presiden ke-2 RI Soeharto menganggap tidak perlu adanya jajak pendapat atau referendum dalam proses memindahkan ibu kota dari Jakarta. Menurutnya, referendum hanya akan melahirkan unsur politis baru.
Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia itu menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kuasa untuk memutuskan ibu kota dipindah yang merupakan hasil dari masukan-masukan para ahli. Ia pun tidak begitu sepakat, apabila mesti ada referendum.
"Enggak usah referendum-referendum itu, bagaimana Pak Jokowi mendapatkan masukan yang lebih rasional sehingga beliaulah yang memutuskan itu," kata Emil dalam diskusi bertajuk 'Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru' INDEF di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).
Emil menilai ada langkah referendum yang mesti dilalui untuk memutuskan pemindahan ibu kota, justru malah jadi ajang politik.
"Akhirnya jadi politik, saya enggak suka politik-politikan," ucapnya.
Justru Emil memberikan masukan kalau permasalahan yang ada di ibu kota sekarang yakni Jakarta mesti dicerna secara jernih. Ia menyebutkan masalah-masalah Jakarta yakni seperti banjir, macet hingga air yang tidak bersih mesti dicari solusi lain dari pemindahan ibu kota.
"Kita harus jernih melihat soal. Sederhana saja, Jakarta banjir, macet, a, b, c, d, kalau itu masalahnya, mari kita selesaikan," katanya.
Untuk diketahui, Mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno meminta Presiden Joko Widodo untuk melibatkan warga melalui referendum terkait wacana pemindahan ibu kota. Sebab, Sandiaga merasa masyarakat kurang dilibatkan.
Menurut Sandiaga, diskusi mengenai pemindahan ibu kota harus dilakukan bersama-sama rakyat agar kemauan rakyat didengar dan menjadi keputusan bersama.
Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim: Pak Jokowi, Please, Ada Opsi Lain?
"Kalau saya melihatnya karena ini sangat strategis buat referendum, sampaikan seluruh warga Indonesia setuju enggak pindahkan ibu kota? Sehingga kita jadi bagian dari pengambilan keputusan tersebut," kata Sandiaga saat ditemui di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Melalui referendum itu, Sandiaga menilai pemerintah bisa mengetahui secara rinci apa saja dampak yang akan dirasakan masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
RS Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI, Mensos Tegaskan Layanan Cuci Darah Wajib Dilayani
-
Bos Gembong Narkoba Skotlandia Steven Lyons Ditangkap di Bali, Pimpin Sindikat 'Lyons Crime Family'
-
Zulhas Sebut PAN-Gerindra 'Koalisi Sepanjang Masa', Dasco: Kami Harap Ini Langgeng
-
Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh
-
Babak Baru Kasus Andrie Yunus: Puspom TNI Izin LPSK Periksa Korban Usai Ditolak Dokter
-
Dapur MBG Kembali Beroperasi Usai Libur Lebaran, Relawan: Kangen Suara Ompreng
-
Jaga Semangat Belajar Siswa, Satgas PRR Kebut Renovasi Fasdik Terdampak Bencana
-
Usai Jepang, Presiden Prabowo Tiba di Korea Selatan Lanjutkan Diplomasi Asia Timur
-
'Kirim Putra Trump, Anak Netanyahu, dan Pangeran-pangeran Arab Perang ke Iran!'
-
Gudang Sound System di Kembangan Ludes Dilalap Api, 15 Unit Damkar Diterjunkan ke Lokasi