Suara.com - Emil Salim, menteri di era Presiden ke-2 RI Soeharto menganggap tidak perlu adanya jajak pendapat atau referendum dalam proses memindahkan ibu kota dari Jakarta. Menurutnya, referendum hanya akan melahirkan unsur politis baru.
Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia itu menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kuasa untuk memutuskan ibu kota dipindah yang merupakan hasil dari masukan-masukan para ahli. Ia pun tidak begitu sepakat, apabila mesti ada referendum.
"Enggak usah referendum-referendum itu, bagaimana Pak Jokowi mendapatkan masukan yang lebih rasional sehingga beliaulah yang memutuskan itu," kata Emil dalam diskusi bertajuk 'Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru' INDEF di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).
Emil menilai ada langkah referendum yang mesti dilalui untuk memutuskan pemindahan ibu kota, justru malah jadi ajang politik.
"Akhirnya jadi politik, saya enggak suka politik-politikan," ucapnya.
Justru Emil memberikan masukan kalau permasalahan yang ada di ibu kota sekarang yakni Jakarta mesti dicerna secara jernih. Ia menyebutkan masalah-masalah Jakarta yakni seperti banjir, macet hingga air yang tidak bersih mesti dicari solusi lain dari pemindahan ibu kota.
"Kita harus jernih melihat soal. Sederhana saja, Jakarta banjir, macet, a, b, c, d, kalau itu masalahnya, mari kita selesaikan," katanya.
Untuk diketahui, Mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno meminta Presiden Joko Widodo untuk melibatkan warga melalui referendum terkait wacana pemindahan ibu kota. Sebab, Sandiaga merasa masyarakat kurang dilibatkan.
Menurut Sandiaga, diskusi mengenai pemindahan ibu kota harus dilakukan bersama-sama rakyat agar kemauan rakyat didengar dan menjadi keputusan bersama.
Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim: Pak Jokowi, Please, Ada Opsi Lain?
"Kalau saya melihatnya karena ini sangat strategis buat referendum, sampaikan seluruh warga Indonesia setuju enggak pindahkan ibu kota? Sehingga kita jadi bagian dari pengambilan keputusan tersebut," kata Sandiaga saat ditemui di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Melalui referendum itu, Sandiaga menilai pemerintah bisa mengetahui secara rinci apa saja dampak yang akan dirasakan masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Prihatin atas Pengunduran Diri Uskup Bogor, Umat Katolik Gelar Aksi di Kedutaan Vatikan
-
Cegah Penyakit Sejak Dini, Menkes Budi Tekankan Pentingnya Cek Kesehatan Rutin untuk Pekerja
-
Bertemu Mensos, Rieke Diah Pitaloka Dorong Akurasi Data Tunggal Nasional
-
Mensos Gus Ipul: BPJS PBI Pasien Penyakit Kronis Aktif per Hari Ini
-
Silaturahmi dengan Ulama Aceh, Kasatgas Tito: Pentingnya Dukungan Spiritual bagi Korban Bencana
-
Pemerintah Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Selama Ramadan, 35 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Iuran Rp17 Triliun! Masyumi Beri Syarat Ketat ke Prabowo Soal Gabung 'Board of Peace' Donald Trump
-
Lampu Hias Semanggi Tiga Kali Raib, Pramono Bongkar Biang Keladi Lemahnya Pengawasan di Jakarta
-
Pemerintah Siapkan Stimulus Rp911 Miliar untuk Diskon Tiket Mudik Lebaran
-
Analis Sebut Pidato Berapi-api Jokowi untuk PSI Sebagai Blunder Politik