Suara.com - Politikus PDIP Eva Sundari mengatakan, kritik pentolan FPI Rizieq Shihab yang meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibubarkan, adalah tak relevan.
Sebab, kata Eva, keberadaan BPIP diperlukan guna meneruskan program pembangunan karakter bangsa. BPIP juga merupakan tindaklanjut Keppres 24/2016 tentang hari jadi Pancasila yang ditetapkan 1 Juni 1945 di mana Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara.
"HR punya pendapat beda dengan hal-hal itu, jadi tidak setuju BPIP. HR sudah di luar sistem ketatanegaraan kita. Tak relevan kritiknya," kata Eva saat dihubungi, Senin (26/8/2019).
Eva mengatakan, BPIP juga dapat menjadi perisai dalam menolak paham-paham atau ideologi lain yang sengaja dibuat untuk mengganggu Pancasila dan NKRI.
"Project nation and character building berisi implementasi Pancasila 1 Juni 1945, Pancasila dan 3 pilar berbangsa dan bernegara yang asli sehingga tidak memberi ruang yang palsu termasuk NKRI bersyariah yang tidak ada di hukum tata negara kita," ujarnya.
Sebelumnya, Rizieq Shihab, pentolan FPI, menyerukan pembubaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sebab, Rizieq mengklaim, pembentukkan BPIP bukan hanya pemborosan, tapi juga berbahaya untuk eksistensi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
"Sehingga (BPIP) harus dibubarkan. Karena bukan saja pemborosan uang negara, melainkan sangat berbahaya untuk eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Innalillahi wa innailaihi rojiun," ujar Rizieq dalam rekaman video yang diputar saat Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019).
Menurut Rizieq, anggota BPIP yang digaji Rp 100 juta per bulan justru tidak paham eksistensi Pancasila. Mereka, kata dia, hanya menonton dagelan penghianatan pergeseran dari dasar negara menjadi pilar negara.
Baca Juga: Habib Rizieq Lama Tak Pulang, PKPI: Kerja Apa di Arab Saudi?
"Karenanya jangan salahkan orang saat ini menyebut bahwa BPIP adalah badan penghianat ideologi Pancasila," ucap dia.
Rizieq menilai rezim Jokowi tidak memahami hakikat Pancasila. Pasalnya, hakikat Pancasila adalah dasar negara, bukanlah pilar negara.
"Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar negara Indonesia bukan pilar negara, mereka yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar Negara Republik Indonesia," tutur Rizieq.
Bahkan, kata Rizieq, ironisnya justru rezim perselingkuhan antara komunis sosialis dan liberal kapitalis yang mulai berkuasa sejak reformasi 1998.
Berita Terkait
-
Menteri Tjahjo ke Rizieq: Menyoal BPIP sama Saja Memasalahkan Pancasila
-
Habib Rizieq Lama Tak Pulang, PKPI: Kerja Apa di Arab Saudi?
-
PA 212 Minta Jokowi Pulangkan dan Hentikan Kasus Hukum Habib Rizieq
-
Rizieq Shihab Tuding Pemerintah Intervensi Saudi, Kemlu Ogah Komentar
-
Habib Rizieq Minta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dibubarkan
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- Guru Besar UGM Cium Ada Perubahan Sikap yang Tak Biasa Usai Mama Sinta Lapor Polisi soal Pesta Babi
Pilihan
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
-
Rambah Cempaka: Perempuan yang Bersemayam di Batu Lumpang
-
Jay Idzes Tercoret! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia Hadapi FIFA Matchday
Terkini
-
Hari Lahir Pancasila, Menteri PANRB Rini: Kita Hadirkan Pelayanan Publik yang Memberi Manfaat Nyata
-
Pelaku Penganiayaan di Jakbar Mengaku Lupa Kejadian karena Mabuk
-
Peneliti UGM Tak Temukan Kaitan Sistem Kelistrikan dengan Munculnya Api Misterius di Sleman
-
Prabowo-Megawati Asyik Masyuk di Gedung Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Aturan Pendirian Rumah Ibadah Dinilai Gagal Lindungi Minoritas, Prabowo Diminta Cabut
-
Surat Pilu Eks Dirut Indofarma dari Rutan Salemba: Demi Allah dan Rasulullah, Saya Tidak Korupsi
-
Presidium Hak Beribadah Desak Prabowo Cabut PBM 2006 dan Terbitkan Perpres Jamin Kebebasan Beribadah
-
Prabowo-Mega Gandengan Tangan, Hasto Singgung 'Beban' Warisan Kebijakan Jokowi
-
Setara Institute: Jawa Barat Masih Jadi Wilayah dengan Pelanggaran Kebebasan Beragama Tertinggi
-
Siasat 'Gali Lubang Tutup Lubang' Bos WO Marwah Terbongkar: 58 Pasangan Ketipu Rp2,6 Miliar!