Suara.com - Politikus PDIP Eva Sundari mengatakan, kritik pentolan FPI Rizieq Shihab yang meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibubarkan, adalah tak relevan.
Sebab, kata Eva, keberadaan BPIP diperlukan guna meneruskan program pembangunan karakter bangsa. BPIP juga merupakan tindaklanjut Keppres 24/2016 tentang hari jadi Pancasila yang ditetapkan 1 Juni 1945 di mana Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara.
"HR punya pendapat beda dengan hal-hal itu, jadi tidak setuju BPIP. HR sudah di luar sistem ketatanegaraan kita. Tak relevan kritiknya," kata Eva saat dihubungi, Senin (26/8/2019).
Eva mengatakan, BPIP juga dapat menjadi perisai dalam menolak paham-paham atau ideologi lain yang sengaja dibuat untuk mengganggu Pancasila dan NKRI.
"Project nation and character building berisi implementasi Pancasila 1 Juni 1945, Pancasila dan 3 pilar berbangsa dan bernegara yang asli sehingga tidak memberi ruang yang palsu termasuk NKRI bersyariah yang tidak ada di hukum tata negara kita," ujarnya.
Sebelumnya, Rizieq Shihab, pentolan FPI, menyerukan pembubaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sebab, Rizieq mengklaim, pembentukkan BPIP bukan hanya pemborosan, tapi juga berbahaya untuk eksistensi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
"Sehingga (BPIP) harus dibubarkan. Karena bukan saja pemborosan uang negara, melainkan sangat berbahaya untuk eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Innalillahi wa innailaihi rojiun," ujar Rizieq dalam rekaman video yang diputar saat Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019).
Menurut Rizieq, anggota BPIP yang digaji Rp 100 juta per bulan justru tidak paham eksistensi Pancasila. Mereka, kata dia, hanya menonton dagelan penghianatan pergeseran dari dasar negara menjadi pilar negara.
Baca Juga: Habib Rizieq Lama Tak Pulang, PKPI: Kerja Apa di Arab Saudi?
"Karenanya jangan salahkan orang saat ini menyebut bahwa BPIP adalah badan penghianat ideologi Pancasila," ucap dia.
Rizieq menilai rezim Jokowi tidak memahami hakikat Pancasila. Pasalnya, hakikat Pancasila adalah dasar negara, bukanlah pilar negara.
"Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar negara Indonesia bukan pilar negara, mereka yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar Negara Republik Indonesia," tutur Rizieq.
Bahkan, kata Rizieq, ironisnya justru rezim perselingkuhan antara komunis sosialis dan liberal kapitalis yang mulai berkuasa sejak reformasi 1998.
Berita Terkait
-
Menteri Tjahjo ke Rizieq: Menyoal BPIP sama Saja Memasalahkan Pancasila
-
Habib Rizieq Lama Tak Pulang, PKPI: Kerja Apa di Arab Saudi?
-
PA 212 Minta Jokowi Pulangkan dan Hentikan Kasus Hukum Habib Rizieq
-
Rizieq Shihab Tuding Pemerintah Intervensi Saudi, Kemlu Ogah Komentar
-
Habib Rizieq Minta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dibubarkan
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!
-
Percepat Penanganan Darurat Pascabencana, Hari Ini Bina Marga akan Tinjau Beutong Ateuh Banggalang