Suara.com - Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengaku akan mengembalikan pin emas tanda anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 yang dibagikan pada Selasa (27/8/2019), hari ini. Pin ini menjadi kontroversi karena memakan anggaran hingga Rp 1,3 miliar.
Menurut Idris, pin emas seberat 12 gram itu hanya buang-buang anggaran DPRD DKI yang berasal dari rakyat.
"Sikap kami jelas dari awal bahwa pin emas itu hanya menghabiskan anggaran, tidak efisien," kata Idris di Gedung DRPD DKI, Selasa (27/8/2019).
Dia menambahkan, PSI sudah meminta Sekretaris Dewan untuk mengganti pin emas itu dengan pin berbahan dasar kuningan.
"Sudah kami ajukan ke Sekwan mungkin hari ini atau besok baru diantarkan, kami minta kuningan, kemarin kami cek di Pasar Senen itu sekitar Rp 50 ribu harganya," tegasnya.
Pin emas ini menjadi polemik karena mendapatkan tanggapan pro-kontra dari para anggota Dewan. Pin ini dianggap terlalu berlebihan karena menggunakan bahan emas.
PSI menyatakan menolak dan meminta bahan lain yang lebih murah untuk pin tersebut. PAN diimbau untuk menggunakannya setelah rakyat Jakarta sejahtera. Sementara PDIP mengaku akan menerimanya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengadakan pembuatan pin untuk tiap anggotanya di periode 2019-2024. Nilai anggarannya bahkan mencapai Rp 1,3 miliar untuk atribut yang terbuat dari emas itu.
Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Yuliadi mengatakan tiap anggota akan diberikan dua pin. Total berat pin emas yang didapatkan anggota legislatif DKI terpilih itu seberat 12 gram.
Baca Juga: 8 Kader PSI di DPRD DKI Jakarta Janji Jaga Uang Rakyat dari Tikus Anggaran
"Masing-masing mendapakan dua pin seberat 7 gram dan 5 gram dari emas 22 karat," ujar Yuliadi saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).
Tag
Berita Terkait
-
Pin Emas DPRD DKI Dibagikan Hari Ini, PSI Tidak Dapat
-
PSI Soal Pin Emas DPRD: Zulhas Sudah Lama Nikmati Penghamburan Uang Rakyat
-
Soal Pin Emas Anggota DPRD, Zulhas: Kalau Tidak Mau Jangan Diambil!
-
Polemik Pin Emas, PAN DKI: Kami Tak Pakai Sampai Jakarta Makmur
-
Pin Emas untuk Anggota Dewan yang Terhormat, PSI: Buang-buang Anggaran
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Kasus Dugaan Penghinaan Suku Toraja Naik Penyidikan, Status Hukum Pandji Tunggu Gelar Perkara
-
Semeru Erupsi Dini Hari, Kolom Abu Capai 700 Meter di Atas Puncak
-
Keluarga Habib Bahar Balik Lapor, Istri Anggota Banser Korban Penganiayaan Dituding Sebar Hoaks
-
Prabowo Minta Kepala Daerah Tertibkan Spanduk Semrawut: Mengganggu Keindahan!
-
Prakiraan BMKG: Awan Tebal dan Guyuran Hujan di Langit Jakarta Hari Ini
-
Apresiasi KLH, Shanty PDIP Ingatkan Pentingnya Investigasi Objektif dan Pemulihan Trauma Warga
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender