Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik pengadaan pin emas untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi, hingga ke anggota DPR RI periode 2019 - 2024. Mereka sampai menjual pin berbahan kuningan yang lebih murah.
Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan pengadaan pin emas tersebut tidak efisien dan tidak memiliki dasar argumentasi yang jelas. Ia menyebut pemberian pin emas juga tidak bisa menjamin kinerja dewan lebih baik.
"Pin emas jelas tidak ada hubungan sama sekali dengan kinerja. Apalah arti pin emas jika hasil kerjanya ternyata berkarat. Berbagai lembaga survei sepanjang tahun 2017-2019 menunjukkan kepercayaan publik terhadap lembaga DPR dan DPRD sangat buruk," kata Rian Ernest di Kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Oleh karena itu, PSI berinisiatif berjualan pin keanggotaan dewan yang terbuat dari kuningan dan jauh lebih murah yakni sebesar Rp 50 ribu. Mereka menamai gerakan ini Ganti Pin Emas (Gemas).
Rian menyebut pin yang dijual mereka bisa dibeli oleh anggota dewan dari partai mana saja, tidak hanya kader PSI.
"Bagi yang membutuhkan bisa mengirimkan contoh pin di daerah masing-masing ke email sekretariat@psi.id," terangnya.
Dana dari hasil penjualan tersebut kata Rian, akan disumbangkan ke masyarakat atau kelompok yang menbutuhkan.
Polemik Pin emas ini mendapat tanggapan pro-kontra dari para anggota DPRD Jakarta. Pemberian pin ini dianggap PSI terlalu berlebihan karena menggunakan bahan emas.
Anggota dewan dari PAN diimbau untuk menggunakannya setelah rakyat Jakarta sejahtera. Sementara PDIP mengaku tetap akan menerimanya.
Baca Juga: Contek Era Ahok, PSI Buka Posko Pengaduan Warga di DPRD DKI
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jakarta Muhammad Yuliadi menerangkan nilai anggaran untuk pin emas anggota DPRD Jakarta periode 2019 - 2022 itu mencapai Rp 1,3 miliar.
Masing-masing anggota dewan parlemen Kebon Sirih akan diberikan dua pin dengan berat total 12 gram.
Berita Terkait
-
Mau Main Berdua, Anies Berharap Anggota DPRD Jakarta Baru Cepat Pilih Wagub
-
Tolak Pin Emas DPRD, PSI Minta Dibelikan Pin Kuningan di Pasar Senen
-
Pin Emas DPRD DKI Dibagikan Hari Ini, PSI Tidak Dapat
-
Contek Era Ahok, PSI Buka Posko Pengaduan Warga di DPRD DKI
-
Anggota DPRD DKI Jakarta yang Terhormat Dapat Pin Emas 12 Gram Hari Ini
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Pemerintah Kaji Program Work from Mal, APBI Sebut Sejalan dengan Tren Kerja Fleksibel
-
KSAD Bongkar Ada Upaya Sabotase, Lepas Baut Jembatan Bailey di Wilayah Bencana
-
Lebih Rendah dari Bekasi dan Karawang, Buruh Desak Pramono Anung Revisi UMP Jakarta
-
Panglima TNI Respons Pengibaran Bendera GAM: Jangan Ganggu Pemulihan Bencana
-
Said Iqbal Protes Polisi Blokade Aksi Buruh ke Istana, Singgung Cara Militeristik
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara Dihentikan, Ini Penjelasan KPK
-
John Kenedy Apresiasi Normalisasi Sungai di Wilayah Bencana, Pemulihan Bisa Lebih Cepat
-
Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi