Video Lawas Ahok Tolak Ibu Kota Dipindah Viral Lagi, Ini Isinya

Suara.com - Seiring ramainya kabar pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, beredar video lawas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memberikan tanggapannya.

Saat itu, Ahok masih menjabat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo (Jokowi).

Dalam video berdurasi 2.13 detik yang tersebar di jagat Twiter, terlihat Ahok yang tengah diwawancari dalam acara Warga Bertanya Jokowi dan Ahok Menjawab.

Mulanya, presenter membacakan pertanyaan dari warganet soal pemindahan ibu kota.

"Menurut Pak Jokowi dan Ahok, perlukan pemindahan ibu kota ke tempat lain? Atau menunggu Jakarta menjadi megapolitan yang crowded? Ada lagi 'Apakah Bapak setuju jika ibu kota dipindahkan? Atau Bapak berpikir bahwa Jakarya masih layak menjadi ibu kota?' " tanya presenter.

Seketika Ahok yang kini populer disapa BTP langsung menjawab. Ia mengaku keputusan tersebut tergantung pemerintah pusat.

Meski begitu, ia tidak menyetujui keputusan itu karena baginya tidak solutif. Selain menghambur-hamburkan uang juga tidak bisa mengatasi kemacetan.

"Saya kira kalau soal pindahkan ibu kota tergantung pemerintah pusat dan DPR. Kalau buat saya, rakyat kita masih susah, kalau buat saya pribadi, untuk apa habisin Rp 800 triliun hanya untuk mengatasi gara-gara sini macet, lalu ibu kota pindah padahal bikin loopline kereta api cuma Rp 30 triliun," terang Ahok.

Lebih lanjut Ahok menyebut pemindahan ibu kota justru menimbulkan masalah baru. Jadi lebih baik meluncurkan kebijakan di bidang transportasi daripada lari dari masalah.

Baca Juga: Contek Era Ahok, PSI Buka Posko Pengaduan Warga di DPRD DKI

"Jadi kan ini bukan karena ada masalah lalu lari dari masalah gitu lho, itu pendapat saya. Kalau sini macet ya diatasi dong macetnya. Bukan berarti lalu bikin proyek yang lebih berapa ratus triliun. Itu juga masalah baru lagi. Lebih cepat di sini kok. Kalau saya, lebih gampang gimana? Beli aja bus yang banyak kalau pemerintah pusat mau bikin lancar. Kasih bus gratis," terang Ahok.

"Satu tahun paling 1 T atau 2 T. Pasang ERP mobil lewat bayar. Kalau ERP Rp 50.000, satu mobil lewat saja, 20 hari sudah Rp 1 T. Setahun Rp 12 T, bikin loopline kereta api langsung nyenggol dari Tangerang-Bogor ke Bekasi. Itu lebih cepat dan realistis. Itu cepat sekali kalau pemerintah mau bangun seperti itu, di bawah 5 tahun," imbuhnya.

Sama seperti pendapat sebelumnya, Ahok pun menyerahkan urusan pemindahan tersebut kepada Pemerintah Pusat.

"Enggak tahu. Itu wilayah pusat ya," ujar Ahok di gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

Saat ditanya apakah keputusan Presiden Jokowi tersebut sudah tepat, Ahok enggan menjawab. Ia hanya mengatakan itu rencana lama.

"Saya kira itu keputusan lama sebetulnya," pungkasnya.