Suara.com - Lembaga Advokasi dan Hak Asasi Manusia Papua (IPHAR) mengecam serangan militer di Kabupaten Deiyai pada Rabu (28/8/2019).
Insiden tersebut membuat kondisi kian memburuk terlebih dengan kedatangan para pasukan keamanan yang terdiri dari TNI-Polri.
Mereka disebut memicu konflik dengan melontarkan yel-yel rasialis kepada para demonstran sebelum menembakkan gas air mata.
Pun saat penduduk setempat bereaksi dengan melepas busur dan anak panah, petugas keamanan membalas dengan tembakan hingga menelan korban jiwa.
Untuk itu, IPHAR meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak tegas, menarik seluruh pasukan keamanan dari Papua Barat.
"Presiden Indonesia harus menarik munduk pasukan keamanan di Papua Barat. Mereka adalah pelaku yang memicu konflik saat aksi damai," ungkap Paula Makabory, juru bicara IPHAR.
Lebih lanjut Paula Makabory menyebut kekerasan yang terjadi di Deiyai merupakan kejahatan Genosida militer Indonesia terhadap etnis Papua.
Mereka ingin, warga Papua Barat segera memperoleh kemerdekaannya dan mendapat perlindungan pascaoperasi militer selama beberapa bulan terakhir.
"Masalah Papua Barat khususnya pegunungan Deiyai, Paniai, Pucak Jaya dan Nduga harus dibuka ke dunia luar untuk diinvestigasi oleh Komisaris HAM PBB," terang Paula Makabory.
Baca Juga: Kapolri: Prajurit TNI di Deiyai Gugur Saat Menjaga Senjata di Mobil
Polemik Papua Barat nyatanya telah menjadi sorotan internasional. Dr Eben Kirksey, seorang profesor antropologi dari Deakin University, Melbourne mengklaim telah menemukan 29 kasus pembunuhan di Papua Barat yang melibatkan pasukan keamanan Indonesia selama dua dekade terakhir.
Oleh sebab itu, ia berharap pemeritah Indonesia memberikan kesempatan kepada PBB untuk mengatasi polemik yang ada.
"PBB telah meminta akses ke Papua Barat untuk menyelidiki sejarah panjang kasus pembunuhan dan pemerintah Indonesia harus memberikan akses," kata Dr. Kirksey.
Sebelumnya berdasarkan laporan telepon yang diterima IPHAR, ada 12 pesawat militer yang mendarat di bandara Enarotali dan Timika.
Mereka membawa pasukan keamanan yang kemudian disebar ke Kabupaten Deiyai selama aksi damai di kantor Bupati.
Demonstrasi yang semula damai, mendadak jadi ricuh saat pasukan memanggil demonstran Papua dengan sebutan 'monyet'.
Berita Terkait
-
Krisis Kemanusiaan! Rakyat Lebanon: Tewas Dirudal Israel atau Mati Kelaparan
-
Sekjen PBB: Sudah Saatnya Israel dan Lebanon Bekerja Sama
-
Iran Desak PBB Beri Sanksi Ganti Rugi Materiil dari Bahrain Hingga Yordania
-
Cara Bayar PBB Lewat BRImo, Cakupan Luas Tanpa Perlu Repot Upload Syarat
-
RI Respons Temuan Awal PBB Soal Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon: Segera Tuntaskan Investigasi!
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Pupuk Indonesia Dukung Kejurnas Angkat Besi Senior 2026 di Bandung, Dorong Pembinaan Berkelanjutan
-
Sopir Bajaj Tanah Abang Dipalak, DPRD DKI Dorong Sistem Parkir Cashless
-
Ustaz Solmed Laporkan Lebih dari 10 Akun Medsos atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
-
Satu Keluarga Tewas Akibat Kebakaran, Wali Kota Jakbar: Teralis Besi Menyulitkan Evakuasi
-
Bukan Sekadar Revisi, Pemerintah Sebut Perubahan UU HAM Lebih dari 50 Persen
-
Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi, DPR Ngaku Tak Tahu Hery Susanto Berkasus Saat Uji Kelayakan
-
Tekan Konsumsi BBM, Pramono Anung Genjot Penggunaan Solar Panel di Jakarta
-
Geledah Rumah Bupati Tulungagung di Surabaya, KPK Temukan Uang Tunai Puluhan Juta
-
Pramono Anung Bakal Pangkas Pajak Warga Jakarta, Ini Bocoran Kebijakan Barunya
-
Apa Tugas Ombudsman? Ketua Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi