Suara.com - Tiga lembaga hak asasi manusia mengkritik Menkopolhukam Wiranto yang dinilai tidak terbuka dalam menyampaikan informas mengenai kerusuhan di Deiyai, Papua. Kritik tersebut menyusul digelarnya jumpa pers yang dilakukan Wiranto beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyayangkan penyampaian Wiranto yang tidak detail menjelaskan jumlah korban akibat kejadian tersebut.
"Terdapat perbedaan data antara kepolisian dan laporan yang kami terima dari masyarakat sipil di Papua terkait jumlah korban jatuh pada saat peristiwa di Deiyai," kata Usman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/8/2019).
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan pembatasan akses internet di Papua menyulitkan masyarakat untuk memperoleh informasi akurat soal peristiwa berdarah yang terjadi di Deiyai.
"Pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat mempersulit masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai apa yang terjadi di Deiyai dan kejadian lainnya di Papua," ujar Asfinawati.
"Pemblokiran internet untuk telepon seluler di Papua harus segera dihentikan agar masyarakat bisa bertukar informasi terkait apa yang sebenarnya terjadi di Papua," sambungnya.
Selain Asfinawati, Kordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mengkritik jajaran kepolisian yang semestinya bisa mengambil langkah proaktif untuk melakukan investigasi terkait tewasnya warga sipil dan aparat di Deiyai serta mengumumkannya kepada publik.
Yati mengatakan keluarga korban berhak mendapatkan keadilan atas meninggalnya anggota keluarga masing-masing dan mengetahui pelakunya. Bukan hanya pihak kepolisian, Yati juga berharap Komnas HAM bisa melakukan investigasi menyeluruh terkait dengan apa yang terjadi di Papua selama dua minggu terakhir.
"Publik mengharapkan adanya akuntabilitas dari kejadian yang terjadi di Deiyai," tutur Yati.
Baca Juga: Belum Umumkan Data Korban Kerusuhan Deiyai Papua, Wiranto: Terserah Kita
Oleh karen itu, Amnesty International, YLBHI dan KontraS mendesak aparat keamanan mesti bisa memberikan akses yang independen terhadap media maupun organisasi-organisasi yang ingin melakukan dokumentasi terkait peristiwa berdarah di Deiyai.
Semakin banyak pihak yang melakukan dokumentasi terkait insiden tersebut akan sangat berguna untuk mendorong adanya akuntabilitas terkait apa yang terjadi di Deiyai.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
Terkini
-
Agar Tak Senasib Timor-Esemka: Mobil Nasional Ala Prabowo Harus Bebas Politik, Kualitas Nomor Wahid
-
Divonis Ringan Kasus Pedofilia, Hakim Bongkar Aib Eks Kapolres Ngada: Hobi Tonton Film Biru Anak!
-
Jakarta Krisis Lahan Kuburan! Pramono Pertimbangkan Pemakaman Vertikal
-
Dari Barus, Muhaimin Pimpin Upacara Hari Santri 2025: Ajak Santri Terobos Belenggu Keterbatasan
-
Korban Ledakan Gas di Cengkareng Meninggal Dunia dengan Luka Bakar 55 Persen
-
Lahan Pemakaman di Jaksel Penuh, TPU Kebagusan Terapkan Sistem Tumpang: 3 Jenazah Ditumpuk
-
Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
-
Riset Auriga: Kayu Deforestasi Indonesia Masih Mengalir ke Eropa, Habitat Orangutan Terancam
-
Drama Rumah Mewah Berujung Ricuh, Mertua Usir Menantu di Bone, Rebutan Harta Gono-gini?
-
Prabowo Ketuk Palu! Ditjen Pesantren Resmi Dibentuk, Kado Spesial Hari Santri Usai 6 Tahun Penantian