Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengatakan akan mencabut blokir internet di Papua dan Papua Barat, Kamis (5/9/2019) mendatang. Namun, hal itu pun jika situasi dan kondisi di Papua dan Papua Barat telah benar-benar kondusif.
Mulanya, Wiranto menuturkan alasan mengapa pemerintah melakukan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, pembatasan akses internet tersebut dilakukan lantaran banyak oknum-oknum yang menghasut dan memanfaatkan kondisi di Papua dan Papua Barat dengan menyebarkan berita bohong atau hoaks guna memicu kerusuhan.
"Kondisi yang terjadi membahayakan keamanan nasional. Mengapa? Karena banyak yang nimbrung, banyak yang campur tangan, banyak yang menggunakan kesempatan untuk ikut-ikutan mengacaukan keadaan itu, dengan alat apa? Dengan alat-alat media sosial, dengan internet," tutur Wiranto saat jumpa pers di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).
Berkenaan dengan itu, Wiranto lantas menyampaikan permohonan maaf khususnya kepada masyarakat Papua dan Papua Barat yang tidak nyaman atas adanya pembatasan akses internet. Wiranto berjanji akan segera mencabut pembatasan akses internet jika situasi dan kondisi di Papua dan Papua Barat telah benar-benar kondusif.
Kekinian, lanjut Wiranto, berdasar informasi yang diterimanya memang tren penyebaran hoaks dan hasutan yang menyebar di media sosial terkait isu Papua telah menurun. Wiranto pun, sempat berkoordinasi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang tengah berada di Papua terkait rencana pencabutan pembatasan akses internet.
"Tetapi dari informasi yang kita dapat, dari analisis keamanan. Kita masih butuh waktu sebentar aja. Jadi tanggal 5 (September 2019) nanti, kalau keadaan betul- betul kondusif kita buka kembali," tandasnya.
Berita Terkait
-
Fadli Zon Sindir Jokowi: Blusukan ke Papua, Pembangunan yang Dibanggakan
-
Rudiantara: Pencabutan Blokir Internet di Papua Dilakukan Bertahap
-
Polri Ungkap Peran Benny Wenda di Balik Kerusuhan di Papua dan Papua Barat
-
DPR Minta Pemerintah untuk Komunikasi Intensif dengan Masyarakat Papua
-
Keinginan Papua Merdeka, Jokowi: Soal Papua Sudah Rampung 100 Persen
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!