Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengatakan akan mencabut blokir internet di Papua dan Papua Barat, Kamis (5/9/2019) mendatang. Namun, hal itu pun jika situasi dan kondisi di Papua dan Papua Barat telah benar-benar kondusif.
Mulanya, Wiranto menuturkan alasan mengapa pemerintah melakukan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, pembatasan akses internet tersebut dilakukan lantaran banyak oknum-oknum yang menghasut dan memanfaatkan kondisi di Papua dan Papua Barat dengan menyebarkan berita bohong atau hoaks guna memicu kerusuhan.
"Kondisi yang terjadi membahayakan keamanan nasional. Mengapa? Karena banyak yang nimbrung, banyak yang campur tangan, banyak yang menggunakan kesempatan untuk ikut-ikutan mengacaukan keadaan itu, dengan alat apa? Dengan alat-alat media sosial, dengan internet," tutur Wiranto saat jumpa pers di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).
Berkenaan dengan itu, Wiranto lantas menyampaikan permohonan maaf khususnya kepada masyarakat Papua dan Papua Barat yang tidak nyaman atas adanya pembatasan akses internet. Wiranto berjanji akan segera mencabut pembatasan akses internet jika situasi dan kondisi di Papua dan Papua Barat telah benar-benar kondusif.
Kekinian, lanjut Wiranto, berdasar informasi yang diterimanya memang tren penyebaran hoaks dan hasutan yang menyebar di media sosial terkait isu Papua telah menurun. Wiranto pun, sempat berkoordinasi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang tengah berada di Papua terkait rencana pencabutan pembatasan akses internet.
"Tetapi dari informasi yang kita dapat, dari analisis keamanan. Kita masih butuh waktu sebentar aja. Jadi tanggal 5 (September 2019) nanti, kalau keadaan betul- betul kondusif kita buka kembali," tandasnya.
Berita Terkait
-
Fadli Zon Sindir Jokowi: Blusukan ke Papua, Pembangunan yang Dibanggakan
-
Rudiantara: Pencabutan Blokir Internet di Papua Dilakukan Bertahap
-
Polri Ungkap Peran Benny Wenda di Balik Kerusuhan di Papua dan Papua Barat
-
DPR Minta Pemerintah untuk Komunikasi Intensif dengan Masyarakat Papua
-
Keinginan Papua Merdeka, Jokowi: Soal Papua Sudah Rampung 100 Persen
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima