Suara.com - Fadjroel Rachman, Komisaris Utama perusahaan BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dicibir sejumlah warganet di Twitter setelah jejak digitalnya dibongkar aktivis hak-hak perempuan dan HAM Tunggal Pawestri.
Sindiran dari Tunggal Pawestri dicuitkan setelah Fadjroel Rachman menantang pengacara HAM Veronica Koman untuk pulang dan memenuhi panggilan dari Polda Jawa Timur, terkait penetapannya sebagai tersangka provokasi kerusuhan Papua.
"Berani pulang enggak @VeronicaKoman? Menghadapi semua dugaan pidana yang diumumkan Kepolisian Jawa Timur itu? Ngomong-ngomong dapat beasiswa dari mana Mbak? Cc: @DivHumas_Polri," kicau @fadjroeL, Rabu (4/9/2019).
Tunggal Pawestri kemudian membandingkan tweet tersebut dengan jejak digital Fadjroel Rachman dari 2010.
Pada cuitan sembilan tahun lalu itu, Fadjroel Rachman membela pendeta asal Papua, Kinderman Gire, yang tewas di tangan aparat militer.
Ia bahkan menuding TNI sebagai pelanggar HAM dalam kasus tersebut.
"WARNING: Penganiayaan & pembunuhan Pendeta Kinderman Gire #Papua oleh oknum TNI juga catatan pelanggaran #HAM di 2010," tulisnya kala itu.
Sementara kini, bagi Tunggal Pawestri, Fadjroel Rachman tak lagi berapi-api membela Papua karena menentang aktivis Papua Veronica Koman.
"Time flies (waktu berlalu dengan cepat -red)," kicau @tunggalp singkat.
Baca Juga: Tangkapi Aktivis Papua, Wiranto: Ini Negara Hukum Bung
Banyak orang kemudian mencemooh Fadjroel Rachman. Ia bahkan dituding berubah haluan karena telah masuk ke ligkar kekuasaan.
Namun, belum ada respons dari dirinya meskipun sindiran bertubi-tubi dihujankan ke akun Twitter-nya.
Aktivis Papua Veronica Koman telah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu (4/9/2019), lantaran diduga turut menyebarkan konten berita bohong atau hoaks dan provokatif terkait peristiwa di Papua dan Papua Barat.
Ia dijerat pasal berlapis, yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan suku, etnis dan ras.
Kini, Polri bekerja sama dengan Interpol untuk melacak posisi Veronica Koman, yang dikabarkan berada di luar negeri.
Berita Terkait
-
Benny Wenda Buat Papua Rusuh untuk Jadi Bahan di Rapat Komisi HAM PBB
-
Minta Bantuan ke Jokowi, Gubernur Data Kerusakan Kerusuhan di Papua Barat
-
Selain Benny Wenda, Kapolri Sebut ULMWP dan KNPB Biang Kerok Rusuh Papua
-
Internet Papua Masih Diblokir Hari Ini
-
Semua Menteri Jokowi Dilarang Bicara Papua, Kecuali Wiranto
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima