Mendagri Cari Celah Hukum untuk Pemekaran Papua dan Papua Barat

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah masih mencari dasar hukum untuk memecah provinsi Papua dan Papua Barat. Sampai kini pemerintah masih menganalisanya.

Tjahjo mengatakan pemekaran itu berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh Papua dan Papua Barat yang datang ke Presiden Jokowi.

"Pemerintah tampung. Kami sedang cari dasar hukum untuk, karena itu kan keterkaitan dengan pemekaran dalam tanda petik provinsi, sudah diatur di UU tahun 1999 kalau nggak salah," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Sebelumnya, Jokowi bertemu sejumlah tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Tokoh Adat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo yang mewakili tokoh Papua menyampaikan 10 poin aspirasi masyarakat Papua.

Pertama, tokoh Papua meminta adanya pemekaran kabupaten di lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Lalu Kedua, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua.

"Saya perlu sampaikan beberapa hal yang dapat disampaikan oleh rombongan kita pada saat ini dari Papua dan Papua Barat. Menjadi catatan penting dalam pertemuan pada siang ini," ujar Abisai dalam pertemuan tersebut.

Kemudian ketiga, para tokoh Papua meminta adanya penempatan pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan).

Keempat, tokoh Papua meminta adanya pembangunan asrama nusantara di seluruh provinsi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua.

"Kelima usulan revisi UU Otsus (otonomi khusus) dalam Prolegnas 2020. Keenam menerbitkan inpres untuk pengangkatan ASN (Aparatur Sipil Negara) honorer di tanah Papua," ujar Abisai.

Baca Juga: Disetujui Jokowi, Mendagri Bakal Cek Aturan Terkait Pemekaran Papua

Abisai juga meminta Jokowi melakukan percepatan pembangunan Palapa Ring Timur Papua serta mengesahkan Lembaga Adat Perempuan dan Anak Papua.

Tak hanya itu, Abisi juga meminta Jokowi untuk membangun Istana Presiden di Papua yaitu di Kota Jayapura.

Bahkan Abisai berjanji akan menyumbangkan tanah untuk dibangun Istana Presiden Republik Indonesia di Papua.

"Sehingga perjalanan bapak presiden ke Papua dirubah dari berkunjung ke Papua menjadi berkantor di Papua," katanya.

Dengan kebijakan memindahkan Istana ke Kalimantan, saya juga minta dengan hormat untuk membangun Istana Presiden Republik Indonesia di Papua. Sehingga bapak Presiden dalam lima tahun ini yang berkantor pertama di Istana Presiden di Papua," tandasnya.

Dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh Papua, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.