Presiden Joko Widodo (kedua kanan) menjawab pertanyaan saat pertemuan dengan sejumlah tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). Pertemuan tersebut membahas isu-isu terkini di Papua. [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay]

Suara.com - Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, meminta orang-orang atau tokoh yang selalu mengklaim diri sebagai perwakilan rakyat tanah Papua untuk berhenti melakukan tindakan mementingkan keuntungan pribadi.

Pernyataan Wonda itu menyusul adanya pertemuan 61 orang yang mengatasnamakan diri sebagai tokoh Papua dengan Presiden RI Jokowi di Istana Negara, Selasa (10/9/2019) kemarin.

“Kalau memang merasa tokoh, pada saat ada masalah, hadir di situ, baru bisa bilang ‘kami ini tokoh’. Jangan saat ada masalah, hilang, nanti sesudah aman, baru bawa diri. Tidak boleh begitu,” kata Yunus Wonda, seperti diberitakan Jubi.co.id, Rabu (11/9/2019).

Menurut Wonda, kalau mereka yang bertemu Jokowi itu benar-benar mewakili Papua, harusnya bisa menyampaikan inti permasalahan.

Faktanya, kata dia, dalam pertemuan itu sama sekali tak disinggung persoalan inti yang menyebabkan ratusan mahasiswa dari berbagai kota studi pulang ke Papua.

“Apakah mereka bisa hadir di tengah-tengah mahasiswa, dan mahasiswa akan menyambut mereka?” ujarnya.

Wonda mengatakan, siapa pun berhak dan boleh bertemu presiden. Namun, ia meminta agar semua pihak tak asal mengklaim sebagai perwakilan tokoh atau masyarakat Papua.

Ia juga mengingatkan pemerintah kalau ingin bertemu para tokoh Papua, harusnya mengundang semua tokoh dari lima wilayah adat di Papua dan dua wilayah adat di Papua Barat.

“Jangan mengundang kelompok-kelompok yang menamakan diri tokoh. Kalau hanya mewakili satu wilayah adat, tidak bisa diklaim seluruh tokoh Papua. Saya tidak melihat itu mewakili Papua. Aspirasi yang mereka sampaikan, juga tidak mewakili aspirasi masyarakat Papua,” ucapnya.