Suara.com - Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, meminta orang-orang atau tokoh yang selalu mengklaim diri sebagai perwakilan rakyat tanah Papua untuk berhenti melakukan tindakan mementingkan keuntungan pribadi.
Pernyataan Wonda itu menyusul adanya pertemuan 61 orang yang mengatasnamakan diri sebagai tokoh Papua dengan Presiden RI Jokowi di Istana Negara, Selasa (10/9/2019) kemarin.
“Kalau memang merasa tokoh, pada saat ada masalah, hadir di situ, baru bisa bilang ‘kami ini tokoh’. Jangan saat ada masalah, hilang, nanti sesudah aman, baru bawa diri. Tidak boleh begitu,” kata Yunus Wonda, seperti diberitakan Jubi.co.id, Rabu (11/9/2019).
Menurut Wonda, kalau mereka yang bertemu Jokowi itu benar-benar mewakili Papua, harusnya bisa menyampaikan inti permasalahan.
Faktanya, kata dia, dalam pertemuan itu sama sekali tak disinggung persoalan inti yang menyebabkan ratusan mahasiswa dari berbagai kota studi pulang ke Papua.
“Apakah mereka bisa hadir di tengah-tengah mahasiswa, dan mahasiswa akan menyambut mereka?” ujarnya.
Wonda mengatakan, siapa pun berhak dan boleh bertemu presiden. Namun, ia meminta agar semua pihak tak asal mengklaim sebagai perwakilan tokoh atau masyarakat Papua.
Ia juga mengingatkan pemerintah kalau ingin bertemu para tokoh Papua, harusnya mengundang semua tokoh dari lima wilayah adat di Papua dan dua wilayah adat di Papua Barat.
“Jangan mengundang kelompok-kelompok yang menamakan diri tokoh. Kalau hanya mewakili satu wilayah adat, tidak bisa diklaim seluruh tokoh Papua. Saya tidak melihat itu mewakili Papua. Aspirasi yang mereka sampaikan, juga tidak mewakili aspirasi masyarakat Papua,” ucapnya.
Baca Juga: Dukung Jokowi Bangun Istana di Papua, Lenis Kogoya: Kan Bagian dari NKRI
Tag
Berita Terkait
-
Keranda Mayat, Bendera Kuning hingga Karangan Bunga Berjejer di KPK
-
Fans Berat, Ria Irawan Berharap Dijenguk Jokowi di RSCM?
-
Dukung Jokowi Bangun Istana di Papua, Lenis Kogoya: Kan Bagian dari NKRI
-
Pancing Modal Asing, Jokowi Bakal Rapat soal Investasi Dua Hari Sekali
-
Istana Bantah Tuduhan Tokoh yang Diundang Jokowi Tak Wakili Rakyat Papua
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Herman Khaeron Apresiasi KWP Berbagi, Dorong Peningkatan Kegiatan Sosial di DPR RI
-
Kejagung Buka Peluang Tambah Tersangka Korupsi MBG, Nama-Nama Baru Masih Didalami
-
Sempat Dikeluhkan karena Galian Berbahaya, Proyek PAM Jaya di Condet Kini Mulai Alirkan Air Bersih
-
Menanti Nyanyian Sony Sonjaya, Siapa Saja Petinggi di Balik Skandal Korupsi MBG?
-
Tabrak Lari Tewaskan Tokoh Pramuka Tangerang, Polisi Kantongi Identitas Kendaraan
-
Kejagung Sasar Kantor dan Rumah Tersangka Korupsi MBG, Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik Disita
-
Bansos Sarung dan Mukena Dikorupsi, Eks Legislator NTB Cuma Dituntut 2 Tahun Bui
-
Moratorium MBG Bikin Investor Menjerit, Jupnas Gizi: Ini Rapor Merah
-
Dijuluki 'Banjir Abadi', Genangan di Joglo Kembangan Akhirnya Ditangani Pemkot Jakbar
-
Babak Baru Korupsi MBG, Asep Yusuf Somantri Punya Tugas 'Spesial' Atur SPPG