Suara.com - Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, meminta orang-orang atau tokoh yang selalu mengklaim diri sebagai perwakilan rakyat tanah Papua untuk berhenti melakukan tindakan mementingkan keuntungan pribadi.
Pernyataan Wonda itu menyusul adanya pertemuan 61 orang yang mengatasnamakan diri sebagai tokoh Papua dengan Presiden RI Jokowi di Istana Negara, Selasa (10/9/2019) kemarin.
“Kalau memang merasa tokoh, pada saat ada masalah, hadir di situ, baru bisa bilang ‘kami ini tokoh’. Jangan saat ada masalah, hilang, nanti sesudah aman, baru bawa diri. Tidak boleh begitu,” kata Yunus Wonda, seperti diberitakan Jubi.co.id, Rabu (11/9/2019).
Menurut Wonda, kalau mereka yang bertemu Jokowi itu benar-benar mewakili Papua, harusnya bisa menyampaikan inti permasalahan.
Faktanya, kata dia, dalam pertemuan itu sama sekali tak disinggung persoalan inti yang menyebabkan ratusan mahasiswa dari berbagai kota studi pulang ke Papua.
“Apakah mereka bisa hadir di tengah-tengah mahasiswa, dan mahasiswa akan menyambut mereka?” ujarnya.
Wonda mengatakan, siapa pun berhak dan boleh bertemu presiden. Namun, ia meminta agar semua pihak tak asal mengklaim sebagai perwakilan tokoh atau masyarakat Papua.
Ia juga mengingatkan pemerintah kalau ingin bertemu para tokoh Papua, harusnya mengundang semua tokoh dari lima wilayah adat di Papua dan dua wilayah adat di Papua Barat.
“Jangan mengundang kelompok-kelompok yang menamakan diri tokoh. Kalau hanya mewakili satu wilayah adat, tidak bisa diklaim seluruh tokoh Papua. Saya tidak melihat itu mewakili Papua. Aspirasi yang mereka sampaikan, juga tidak mewakili aspirasi masyarakat Papua,” ucapnya.
Baca Juga: Dukung Jokowi Bangun Istana di Papua, Lenis Kogoya: Kan Bagian dari NKRI
Tag
Berita Terkait
-
Keranda Mayat, Bendera Kuning hingga Karangan Bunga Berjejer di KPK
-
Fans Berat, Ria Irawan Berharap Dijenguk Jokowi di RSCM?
-
Dukung Jokowi Bangun Istana di Papua, Lenis Kogoya: Kan Bagian dari NKRI
-
Pancing Modal Asing, Jokowi Bakal Rapat soal Investasi Dua Hari Sekali
-
Istana Bantah Tuduhan Tokoh yang Diundang Jokowi Tak Wakili Rakyat Papua
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer