Suara.com - Massa aksi pendukung RUU KPK ricuh di depan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Sempat terjadi baku hantam dalam demo tersebut saat massa mencoba merangsek untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK.
Suara.com menerima sebuah video yang memperlihatkan seorang polisi berpangkat Kompol bernama Bambang H meminta agar kain hitam tersebut dicopot. Polisi tersebut sempat berdiskusi dengan beberapa orang dan mengutarakan alasan jika gedung KPK adalah milik negara.
"Yang jelas pokoknya enggak boleh kayak gini. Yang jelas kantor negara sebenernya tidak boleh begini. Ini kan milik negara," ujarnya.
Bambang mengatakan jika penutupan logo KPK menggunakan kain hitam adalah bentuk pemboikotan. Sebab, KPK merupakan instasi yang dinaungi oleh negara.
"Ini bukan perusahaan, ini untuk keamanan keseluruhan, ini instansi pemerintah bukan perusahaan. Kalau ini perusahaan saya tidak masalah, ini udah salah kaprah gitu loh. Kantor negara kok gini gitu. Milik negara kok ssperti diboikot begini," sambungnya.
Seorang pegawai KPK menyela ucapan Bambang dan berkata hal tersebut bukan bentuk pemboikotan.
"Tidak ada pemboikotan kok pak. Ini kan ditutup juga sama pimpinan Pak Saut," timpal pegawai KPK tersebut.
Bambang menyebut jika instruksi untuk membuka logo hitam bertujuan agar situasi kondusif. Sebab, massa aksi meminta agar kain hitam segera dicopot.
"Ya seharusnya dibuka saja, kenapa gitu? Supaya aman saja, supaya tidak ada demo lagi. Kami kan sudah mengimbau," jelas Bambang.
Baca Juga: Detik-detik Kain Hitam KPK Dilucuti Pendemo Pro Revisi UU KPK
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Studi Oxford: Hampir Separuh Penduduk Dunia Terancam Panas Ekstrem pada 2050
-
Diduga Adu Kecepatan, 4 Fakta SUV Mewah Jetour T2 hangus Terbakar Usai Ditabrak BMW di Tol Jagorawi
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku