Suara.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/9/2019) hanya pencitraan semata.
"Kalau kemarin Jokowi bertemu dengan sejumlah dengan puluhan tokoh, politisi lokal sana, 60 sekian orang itu, dan kemudian malah membahas ada sembilan permintaan, yang sama sekali enggak ada hubungannya dengan penyelesaian krisis di Papua. Hanya pencitraan semata," kata Andy di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Diketahui, ketua rombongan tokoh Papua yang menemui Jokowi di Istana adalah Abisai Rollo. Abisai pernah menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Kota Jayapura saat Pilpres 2019.
Selain itu, Abisai merupakan politikus Partai Golkar. Ia saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Jayapura.
Andy Irfan menuturkan, pertemuan itu bahkan dirasa aneh oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Keduanya mengaku tidak mengetahui pertemuan tersebut.
"Bahkan, gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat merasa tidak tahu dengan pertemuan itu, artinya antara Papua, Papua Barat dan Jakarta tidak ada koordinasi," kata dia.
Lebih lanjut, Andy menyebut penangkapan terhadap aktivis dan warga sipil Papua oleh pihak keamanan sangat bertolak belakang dengan pertemuan di Istana.
"Bahkan, aparat terus melakukan penangkapan terhadap warga sipil, dan tak pernah mengungkap dalang aksi rasisme di Papua," katanya.
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Tunda Bahas RUU KPK Sampai Pelantikan DPR
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu sejumlah tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Tokoh Adat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo yang mewakili tokoh Papua menyampaikan 10 poin aspirasi masyarakat Papua.
Berikut 10 poin yang dimaksud:
1. Minta untuk adanya pemekaran provinsi 5 wilayah di provinsi papua dan papua barat
2. Pembentukan badan nasional urusan tanah papua
3. Penempatan pejabat eslon1 dan eslon 2 di kementerian dan TPMK
4. Pembangunan asrama nusantara di seluruh kota, wilayah dan menjamin mahasiswa papua.
5. Usulan revisi UU Otsus dalam prolegnas dalam 2020
6. Menerbitkan inpres untuk pengangkatan ASN Kolonel di tanah papua.
7. Percepatan palapa ring timur papua.
9. Bapak Presiden mengesehkan lembaga adat dan anak papua.
10. Membangun istana presiden RI di Papua di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Bukan Buang Duit, Ini Alasan Sewa Mobil Dinas Tangsel Lebih Hemat Ketimbang Beli
-
Kapolri Temui Jaksa Agung dan Panglima TNI, Redam Friksi Kasus Febrie Adriansyah
-
Terungkap! Motif Siswa Padang Ledakkan Bom, Dendam Dibully Sejak SD
-
Adian Napitupulu Terima Buku Anotasi KUHAP, Ini Fungsinya
-
Tragedi di Balik Tembok Pesantren: Mengurai Kasus Santri Dibakar di Lombok
-
Bupati Mojokerto Berangkatkan 30 Siswa Sekolah Rakyat ke Kediri untuk Tahun Ajaran 2026/2027
-
Rugikan Masyarakat, Gubsu Bobby Minta Pertamina Bereskan Persoalan Distribusi BBM Dalam Dua Hari
-
Menhut Raja Juli Soal Inpres Gajah: 9 Menteri Wajib Jaga Habitat Nona Seroja dan Bang Domang
-
Legislator PDIP Tegaskan RUU Perampasan Aset Jalan Terus: Kita Geber Sampai Sah!
-
Teror Bom di SD Srengseng, Wakil Ketua Komisi X Desak Polisi Usut Tuntas