Suara.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/9/2019) hanya pencitraan semata.
"Kalau kemarin Jokowi bertemu dengan sejumlah dengan puluhan tokoh, politisi lokal sana, 60 sekian orang itu, dan kemudian malah membahas ada sembilan permintaan, yang sama sekali enggak ada hubungannya dengan penyelesaian krisis di Papua. Hanya pencitraan semata," kata Andy di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Diketahui, ketua rombongan tokoh Papua yang menemui Jokowi di Istana adalah Abisai Rollo. Abisai pernah menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Kota Jayapura saat Pilpres 2019.
Selain itu, Abisai merupakan politikus Partai Golkar. Ia saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Jayapura.
Andy Irfan menuturkan, pertemuan itu bahkan dirasa aneh oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Keduanya mengaku tidak mengetahui pertemuan tersebut.
"Bahkan, gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat merasa tidak tahu dengan pertemuan itu, artinya antara Papua, Papua Barat dan Jakarta tidak ada koordinasi," kata dia.
Lebih lanjut, Andy menyebut penangkapan terhadap aktivis dan warga sipil Papua oleh pihak keamanan sangat bertolak belakang dengan pertemuan di Istana.
"Bahkan, aparat terus melakukan penangkapan terhadap warga sipil, dan tak pernah mengungkap dalang aksi rasisme di Papua," katanya.
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Tunda Bahas RUU KPK Sampai Pelantikan DPR
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu sejumlah tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Tokoh Adat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo yang mewakili tokoh Papua menyampaikan 10 poin aspirasi masyarakat Papua.
Berikut 10 poin yang dimaksud:
1. Minta untuk adanya pemekaran provinsi 5 wilayah di provinsi papua dan papua barat
2. Pembentukan badan nasional urusan tanah papua
3. Penempatan pejabat eslon1 dan eslon 2 di kementerian dan TPMK
4. Pembangunan asrama nusantara di seluruh kota, wilayah dan menjamin mahasiswa papua.
5. Usulan revisi UU Otsus dalam prolegnas dalam 2020
6. Menerbitkan inpres untuk pengangkatan ASN Kolonel di tanah papua.
7. Percepatan palapa ring timur papua.
9. Bapak Presiden mengesehkan lembaga adat dan anak papua.
10. Membangun istana presiden RI di Papua di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?