Suara.com - Polemik di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang terjadi setelah tiga pimpinan lembaga tersebut menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi. Pimpinan yang menyerahkan mandat tersebut adalah Agus Rahardjo, dan Laode M. Syarief. Sedangkan Saut Situmorang mengundurkan diri dari pimpinan KPK.
Terkait itu, peneliti ICW Donal Fariz menilai upaya mempercepat Irjen Polisi Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019 - 2023 bukan solusi. Menurutnya solusi dalam mengembalikan suasana kondusif di internal KPK adalah dengan Jokowi menemui pimpinan KPK sekarang.
"Enggak (bukan cara mempercepat pelantiakan). Menurut saya Presiden yang harus bertemu pimpinan KPK secepat mungkin," ujar Donal saat dihubungi, Sabtu (14/9/2019).
Menurutnya permasalahan soal Rancangan Undang-undang (RUU) KPK dan terpilihnya Firli yang dianggap bermasalah harus segera diselesaikan. Dalam mengatasinya, Donal menganggap harus Jokowi sendiri yang turun tangan.
"Kondisinya tiga pimpinan KPK kemarin satu mengundurkan diri, dua menyerahkan mandat kepada Presiden. Harus ada mitigasi dengan bertemu pimpinan KPK," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, tiga orang pimpinan KPK menyerahkan diri terkait revisi UU KPK. Khusus untuk Saut Situmorang, memilih mundur dari jabatan wakil ketua KPK.
Sebelumnya pengamat Hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, Syamsuddin Radjab mengatakan setelah tiga pimpinan menyerahkan mandat ke Presiden Jokowi KPK mengalami shutdown.
Menurutnya shutdown itu terjadi karena dalam segala tindakannya memberantas korupsi, harus melalui persetujuan pimpinan KPK.
"Sejak pernyataan itu, KPK mengalami shutdown tugas dan kewenangannya. Karena segala proses penyelidikan penyidikan harus dengan persetujuan Pimpinan KPK," ujar Syamsuddin di kawasan Cikini.
Baca Juga: Tak Ikut Serahkan Mandat KPK, Basaria: Tanggung Jawab hingga Desember
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO