Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai kelima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 sebenarnya bisa langsung dilantik dan mulai bekerja, sebab saat ini KPK hanya memiliki dua pimpinan.
Diketahui tiga pimpinan KPK saat ini, ketua Agus Rahardjo, Wakil Ketua Laode M Syarif dan Saut Situmorang, telah menyerahkan seluruh tanggung jawab pemberantasan korupsi ke presiden Joko Widodo. Bahkan, Saut secara tegas mengambil sikap mundur dari jabatannya.
Saat ini tersisa dua pimpinan yakni Basaria Panjaitan yang masih bertahan dan Alexander Marwata yang terpilih kembali untuk pimpinan KPK 2019-2023.
Menurut Fahri, tiga dari lima pimpinan baru bisa langsung dilantik Jokowi untuk mengisi kekosongan tersebut. Mereka akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (16/9/2019) siang ini.
"Karena ini sudah mundur tiga, Kemudian yang keempat terpilih kembali, satu yang belum mundur. Sebagian teman-teman ada yang berpandangan ya sudah lantik saja langsung, terutama yang tiga sebagai pengganti gitu loh karena Pak Alex sudah ada di situ kan. Berarti sisanya tinggal satu yang tidak dilantik, menunggu Ibu Basaria," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Menurut Fahri, hal itu tidak melanggar undang-undang karena secara definitif ketiga pimpinan yang mengundurkan diri tersebut sudah bekerja selama empat tahun.
"Undang-undang mengatakan empat tahun, maka ditarik empat tahun tepat di 21 Desember karena dilantiknya itu 21 Desember 2015. tetapi tidak ada definitif harus tanggal 21 Desember," ucapnya.
Maka dari itu, DPR berencana menyurati presiden Jokowi agar mempercepat pelantikan pimpinan KPK yang baru.
"Kita surati presiden, tunggu perkembangan, tapi menurut saya disitu empat sudah bisa dilantik. Tinggal satu saja tidak," tegas Fahri.
Baca Juga: Jokowi: Pemerintah Sedang Bertarung Memperjuangkan Substansi RUU KPK
Sebelumnya, lima nama pimpinan KPK periode 2019-2023 ditetapkan melalui rapat pleno penetapan Pimpinan KPK pada Jumat (13/9/2019) pukul 01.00 WIB dini hari.
Keputusan itu diambil setelah 56 anggota Komisi III DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan KPK pada Rabu (11/9/2019) dan Kamis (12/9/2019).
Berdasarkan hasil voting, Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahuri meraih 56 suara alias menang total dan ditetapkan sebagai ketua KPK. Disusul Alexander Marwata (53 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Nawawi Pomolango (50 suara), dan Lili Pintauli Siregar (44 suara). Keempatnya menjadi wakil ketua KPK.
Mereka berlima menyingkirkan nama Luthfi Jayadi Kurniawan (7 suara), Sigit Danang Joyo (19 suara), Johanis Tanak (0 suara), Roby Arya (0 suara), dan I Nyoman Wara (0 suara).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu