Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memahami adanya kekhawatiran dari masyarakat terkait tiga pimpinan KPK menyerahkan mandat kepada Presiden Joko Widodo.
Penyerahan mandat kepada Jokowi itu menyusul adanya pelemahan terhadap kewenangan KPK lewat adanya revisi UU KPK yang kini sedang digodok di DPR RI.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku sejauh ini, seluruh pimpinan dan pegawai KPK tetap melakukan tugas sebaik mungkin meski lembaga antirasuah itu sedang genjar diterpa upaya pelemahan dari pihak lain.
"Di tengah berbagai serangan pada KPK akhir-kayaknya ini, kami akan tetap berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya. Meskipun tidak mudah, tapi hal tersebut kami sadari sebagai amanat yang harus dijalankan," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2019).
Menurut Febri, alasan pimpinan KPK menyerahkan mandat KPK ke Jokowi lantaran kedudukan Presiden bisa menentukan nasib dan masa depan KPK sebagai lembaga penegak hukum.
"Presiden adalah pemimpin tertinggi dalam bernegara, tentu termasuk pemberantasan korupsi. Dalam posisi Presiden sebagai Kepala Negara itulah KPK menyerahkan nasib lembaga ini ke depan pada Presiden," ujar Febri.
Febri menegaskan pelayanan KPK pada masyarakat tetap harus berjalan. Pelaksanaan tugas KPK tidak boleh berhenti di saat para pelaku korupsi mungkin masih berkeliaran.
"Oleh karena itu, sembari menunggu tindakan penyelamatan KPK dari Presiden, terutama terkait revisi UU KPK yang semakin mencemaskan, maka KPK terus menjalankan tugas dan amanat undang-undang," katanya.
"KPK percaya, Presiden akan mengambil tindakan penyelamatan dan tidak akan membiarkan KPK lumpuh apalagi mati."
Baca Juga: Massa Berseragam SD Desak Usir Pegawai dan Pimpinan KPK
Berita Terkait
-
Oktober Nanti, Jokowi Ajukan Revisi 74 UU untuk Kondusifkan Iklim Investasi
-
Jokowi Ingatkan Pengusaha Segera Rebut Hati Konsumen Sebelum Direbut Asing
-
Jokowi Diprotes Aktivis Antikorupsi, Gerindra: Sekarang Baru Menyesal Kan
-
Sudah Serahkan Mandat ke Jokowi, Ketua KPK Masih Lantik Pejabat
-
Jokowi Akan Turun Tangan Ciptakan Konglomerat Baru dari Kalangan Muda
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor