Suara.com - Jalan di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta Selatan, terpaksa ditutup akibat adanya dua kelompok massa yang melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (18/9/2019). Keduanya adalah massa pro dan kontra terhadap pimpinan baru KPK.
Pantauan Suara.com, massa aksi yang mendukung pimpinan baru KPK periode 2019-2023 sudah melakukan aksi sejak pukul 12.00 WIB di halaman depan gedung KPK. Jumlah mereka lebih banyak.
Dua jam kemudian, sekelompok massa beratribut Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menolak Pimpinan baru KPK dan revisi UU KPK yang baru disahkan DPR datang melakukan aksi unjuk rasa di jalan depan gedung KPK.
Namun kedatangan mereka dihalau pihak kepolisian. Mereka meminta massa dari HMI yang jumlahnya lebih sedikit agar melakukan aksi di samping Gedung KPK agar tidak bentrok dengan massa aksi yang pro pimpinan KPK.
"Di sini saja, di sana sudah ada massa lain, biar sama-sama aksi damai," kata seorang petugas kepolisian.
"Kami sudah izin pak, kami dari depan Istana baik-baik saja, sekarang kami kenapa dilarang?," jawab salah satu orator HMI.
Beberapa massa mencoba menerobos barikade dan melompati pagar KPK, aksi saling dorong antara massa HMI dan kepolisian pun tak terhidarkan.
Beberapa polisi bahkan terpaksa memukul mundur massa HMI agar tidak bentrok dengan massa pendukung pimpinan KPK baru.
Baca Juga: Wiranto Sebut Revisi UU KPK Jadi Isu Serius di Lingkungan Kemenkopolhukam
Keributan pun meredam dan kedua massa aksi tetap menyuarakan pendapatnya di tempat yang berbeda.
Kerumunan massa aksi menutup hampir seluruh jalan Kuningan Persasa, beberapa kendaraan yang ingin lewat depan KPK terpaksa memutar balik mencari jalan lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu