Suara.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengklaim lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak menjadi lokasi terdampak asap dari kebakaran hutan dan lahan.
Bambang mengatakan kabut asap yang terjadi di Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi ibu kota baru disebabkan oleh arah angin, bukan sebagai titik api.
"Kalau asap itu kan arah angin, Singapura dan Kuala Lumpur pun kena asap, terus mau kamu pindahin Singapura dan Kuala Lumpur? enggak bisa kan, itu karena arah angin," kata Bambang saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (23/9/2019).
Menurut Bambang, lahan di lokasi ibu kota baru tidak terdapat lahan gambut sehingga tidak akan terjadi karhutla.
"Itu kan di Penajem Paser tanahnya itu tidak mengandung batu bara dan gambut, jadi potensi kebakaran hutannya kecil sekali," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, asap tebal akibat karhutla sempat menyelimuti wilayah Kelurahan Petung hingga Desa Giripurwa di Penajem Paser Utara pada malam dan pagi hari.
Menurut warga, sejak beberapa hari terakhir sekitar pukul 21.00 Wita hingga antara pukul 07.00 dan 08.00 Wita, kabut asap pekat dan menimbulkan bau seperti bekas pembakaran.
"Bau asap cukup kuat sekitar jam 21.00 Wita sampai pagi, susah bernafas sampai batuk-batuk dan mata merah," ujar Jumansyah, salah satu warga Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam.
Namun ia menimpali lagi, menjelang siang hari, kondisi udara mulai membaik kendati masih terlihat asap tipis menyelimuti wilayah Kelurahan Petung hingga Desa Giripurwa.
Baca Juga: Pansus Bentukan DPR Bakal Kunjungi Kaltim, Kaji Lokasi Ibu Kota Baru
Penyebab kabut asap tersebut tidak bisa dipastikan, tetapi diduga berasal dari kebakaran lahan yang terjadi di RT 11 dan 12 Kelurahan Petung, hingga RT 03 Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam.
Lahan di RT 11 dan 12 Kelurahan Petung, hingga RT 03 Desa Giripurwa yang terbakar itu merupakan lahan gambut dan masih dalam penanganan petugas, serta masih mengeluarkan asap tebal.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, luasan lahan gambut yang terbakar di wilayah Kelurahan Petung hingga Desa Giripurwa tersebut sudah mencapai 110 hektare.
Berita Terkait
-
Kabut Asap Merembet ke Nias, Warga Diminta Waspada Infeksi Paru-paru
-
Netizen soal Vlog Jokowi: Sudah Lihat Rontgen Paru Anak SD Korban Karhutla?
-
11 Hektare Lahan di Jambi Terbakar, Polisi Tetapkan 37 Tersangka
-
Kabut Asap, Sekolah di Palembang Diminta Undur Jam Masuk Siswa
-
Teror Asap dan Kemarau, PNS Bangka Belitung Bareng TNI Salat Minta Hujan
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah