Kepala BNPB Sebut Bom Air Tak Ampuh Padamkan Kebakaran Hutan

Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo mengatakan bahwa bom air saja kurang efektif untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan lahan gambut.

Hal itu berdasarkan hasil operasi pengeboman air untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Sejauh ini penanganan dengan heli water bombing (bom air) ternyata tidak begitu efektif," katanya di Graha BNPB Jakarta, Senin (23/9/2019).

Menurut dia, BNPB selanjutnya akan melakukan operasi bom air di daerah dengan titik-titik api dengan skala kecil saja.

Doni menjelaskan pula bahwa penerapan teknologi modifikasi cuaca oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, dan BNPB dengan dukungan TNI dampaknya justru lebih signifikan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Jumat yang lalu operasi modifikasi cuaca ini memberikan hasil yang cukup signifikan," katanya.

Doni menjelaskan bahwa operasi penerapan teknologi modifikasi cuaca itu berhasil memicu hujan di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Khusus di daerah Kalimantan Selatan, hujan turun karena pengaruh penebaran garam di Kabupaten Pulang Pisau. Hujan turun di sebagian wilayah Kota Martapura dan Banjarmasin pada Jumat (20/9) sore dan daerah lainnya pada Sabtu (21/9) dan Minggu (22/9).

Pada Senin pagi hujan juga turun di Kota Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Pontianak di Kalimantan. Selain itu, hujan turun di Bengkalis, Riau.

Baca Juga: Waswas Bekas Karhutla Jadi Kebun Swasta, Jansen: BNPB, Bagi Peta Titik Api!

"Operasi teknologi modifikasi cuaca sudah dilakukan pada Minggu sore sehingga pagi tadi hujan," kata Doni.

Dalam upaya menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah juga telah mengerahkan sekitar 50 ribu personel darat serta 48 helikopter dan pesawat di enam provinsi. (Antara)