Suara.com - Politikus Demokrat Jansen Sitindaon khawatir, hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia suatu saat dijadikan kebun milik perusahaan swasta.
Ia meminta pihak berwenang untuk tak memberikan izin jika kekhawatirannya menjadi kenyataan.
"Jika hutan yang terbakar itu kemudian hari jadi kebun swasta, izinnya jangan keluarkan," cuit @jansen_jsp, Kamis (19/9/2019).
Dirinya juga mengingatkan masyarakat untuk ikut mengawasi, dengan memperhatikan lokasi titik api.
Maka dari itu, Jansen Sitindaon meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membagikan peta semua titik api.
Dengan begitu, baginya, masyarakat bisa ikut mengawasi supaya perusahaan swasta tak semena-mena menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Kalau perlu, semua kebun yang ada sekarang dicek ulang. Dulunya itu titik api apa bukan? Kalau titik api cabut saja. Tolong BNPB share ke publik peta semua titik api di kebakaran hari ini, biar kami awasi!" imbuhnya.
Sudah lebih dari sebulan karhutla terjadi di Sumatra dan Kalimantan, sehingga lalu lintas darat sampai udara terganggu karena jarak pandang yang sangat terbatas. Banyak penerbangan kemudian dibatalkan dan sekolah diliburkan.
Ribuan warga pun menderita penyakit pernapasan akut, sehingga didirikan rumah evakuasi bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap.
Baca Juga: Sandiaga Dituduh Biangnya Karhutla dan 4 Berita Terpopuler Lainnya
Awal bulan lalu, lebih dari 9.000 personel, dengan bantuan 42 helikopter BNPB dikerahkan untuk memerangi karhutla.
Berdasarkan data BNPB, terdapat 2.862 titik api di seluruh Indonesia, yang menurun ke angka 2.583 pada Senin (16/9/2019), dengan hutan dan lahan yang terbakar seluas 328.724 hektar hektare.
Berita Terkait
-
KASAD: Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Harus Diproses Hukum
-
Sedih, Puluhan Orangutan di Kalteng Terserang ISPA Akibat Kabut Asap
-
Miris, Warganet Temukan Burung Berjatuhan dari Langit karena Kabut Asap
-
Gagal Terbang Karena Asap, Maskapai Diminta Tak Persulit Pengembalian Uang
-
Jerat Biang Kerok Karhutla, PM Malaysia Mahathir Usulkan Undang-undang
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau