Suara.com - Politikus Demokrat Jansen Sitindaon khawatir, hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia suatu saat dijadikan kebun milik perusahaan swasta.
Ia meminta pihak berwenang untuk tak memberikan izin jika kekhawatirannya menjadi kenyataan.
"Jika hutan yang terbakar itu kemudian hari jadi kebun swasta, izinnya jangan keluarkan," cuit @jansen_jsp, Kamis (19/9/2019).
Dirinya juga mengingatkan masyarakat untuk ikut mengawasi, dengan memperhatikan lokasi titik api.
Maka dari itu, Jansen Sitindaon meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membagikan peta semua titik api.
Dengan begitu, baginya, masyarakat bisa ikut mengawasi supaya perusahaan swasta tak semena-mena menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Kalau perlu, semua kebun yang ada sekarang dicek ulang. Dulunya itu titik api apa bukan? Kalau titik api cabut saja. Tolong BNPB share ke publik peta semua titik api di kebakaran hari ini, biar kami awasi!" imbuhnya.
Sudah lebih dari sebulan karhutla terjadi di Sumatra dan Kalimantan, sehingga lalu lintas darat sampai udara terganggu karena jarak pandang yang sangat terbatas. Banyak penerbangan kemudian dibatalkan dan sekolah diliburkan.
Ribuan warga pun menderita penyakit pernapasan akut, sehingga didirikan rumah evakuasi bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap.
Baca Juga: Sandiaga Dituduh Biangnya Karhutla dan 4 Berita Terpopuler Lainnya
Awal bulan lalu, lebih dari 9.000 personel, dengan bantuan 42 helikopter BNPB dikerahkan untuk memerangi karhutla.
Berdasarkan data BNPB, terdapat 2.862 titik api di seluruh Indonesia, yang menurun ke angka 2.583 pada Senin (16/9/2019), dengan hutan dan lahan yang terbakar seluas 328.724 hektar hektare.
Berita Terkait
-
KASAD: Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Harus Diproses Hukum
-
Sedih, Puluhan Orangutan di Kalteng Terserang ISPA Akibat Kabut Asap
-
Miris, Warganet Temukan Burung Berjatuhan dari Langit karena Kabut Asap
-
Gagal Terbang Karena Asap, Maskapai Diminta Tak Persulit Pengembalian Uang
-
Jerat Biang Kerok Karhutla, PM Malaysia Mahathir Usulkan Undang-undang
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Muncul Wacana Mahfud MD Jadi Jaksa Agung: Budi Arie dan Silfester Mendadak Pingsan
-
Istana Turun Tangan, Bantah Keras Tim Reformasi Polri Jadi 'Algojo' Kapolri
-
Sesuai Arahan Prabowo, Guru dan Tenaga Pendidik Bakal Dapat MBG
-
Skandal Kuota Haji: Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK
-
Serius atau Cuma Gimmick? Koalisi Sipil Beberkan 9 'PR' Reformasi Total untuk Polri
-
Masih Pikir-pikir Turunkan Cukai Rokok, Menkeu Purbaya: Katanya Ada yang Main-main?
-
Disorot Publik, Mendagri Tito Minta Tunjangan Perumahan DPRD Dievaluasi
-
Dasco Ungkap Fakta Sebenarnya soal Isu Surpres Pergantian Kapolri Listyo Sigit
-
Kepala BNN Beberkan Ciri-Ciri Anak Pengguna Narkoba: Mata Merah hingga Pola Tidur Terbalik
-
Amien Rais Usulkan Mahfudin Nigara sebagai Calon Menpora, Apa Alasannya?