Suara.com - Politikus Demokrat Jansen Sitindaon khawatir, hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia suatu saat dijadikan kebun milik perusahaan swasta.
Ia meminta pihak berwenang untuk tak memberikan izin jika kekhawatirannya menjadi kenyataan.
"Jika hutan yang terbakar itu kemudian hari jadi kebun swasta, izinnya jangan keluarkan," cuit @jansen_jsp, Kamis (19/9/2019).
Dirinya juga mengingatkan masyarakat untuk ikut mengawasi, dengan memperhatikan lokasi titik api.
Maka dari itu, Jansen Sitindaon meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membagikan peta semua titik api.
Dengan begitu, baginya, masyarakat bisa ikut mengawasi supaya perusahaan swasta tak semena-mena menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Kalau perlu, semua kebun yang ada sekarang dicek ulang. Dulunya itu titik api apa bukan? Kalau titik api cabut saja. Tolong BNPB share ke publik peta semua titik api di kebakaran hari ini, biar kami awasi!" imbuhnya.
Sudah lebih dari sebulan karhutla terjadi di Sumatra dan Kalimantan, sehingga lalu lintas darat sampai udara terganggu karena jarak pandang yang sangat terbatas. Banyak penerbangan kemudian dibatalkan dan sekolah diliburkan.
Ribuan warga pun menderita penyakit pernapasan akut, sehingga didirikan rumah evakuasi bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap.
Baca Juga: Sandiaga Dituduh Biangnya Karhutla dan 4 Berita Terpopuler Lainnya
Awal bulan lalu, lebih dari 9.000 personel, dengan bantuan 42 helikopter BNPB dikerahkan untuk memerangi karhutla.
Berdasarkan data BNPB, terdapat 2.862 titik api di seluruh Indonesia, yang menurun ke angka 2.583 pada Senin (16/9/2019), dengan hutan dan lahan yang terbakar seluas 328.724 hektar hektare.
Berita Terkait
-
KASAD: Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Harus Diproses Hukum
-
Sedih, Puluhan Orangutan di Kalteng Terserang ISPA Akibat Kabut Asap
-
Miris, Warganet Temukan Burung Berjatuhan dari Langit karena Kabut Asap
-
Gagal Terbang Karena Asap, Maskapai Diminta Tak Persulit Pengembalian Uang
-
Jerat Biang Kerok Karhutla, PM Malaysia Mahathir Usulkan Undang-undang
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Efisiensi Anggaran, Gus Ipul Ajak Pegawai Kemensos Naik Kendaraan Umum hingga Sepeda Sekali Sepekan
-
Viral! Wartawan Diculik dan Diperas Oknum Mengaku Polisi di Bekasi, Saldo Rp13 Juta Ludes
-
Menteri Hukum Serahkan 146 Sertifikat KI, Lindungi Warisan Budaya Bali
-
Ketahuan Saat Bayar Utang! Begini Kronologi Penangkapan Mahfud Dukun Pengganda Uang Asal Cianjur
-
Program KNMP Dongkrak Produktivitas Nelayan hingga Dua Kali Lipat
-
Gugur dalam Misi Perdamaian PBB, Ini Rincian Penghormatan dan Santunan untuk 3 Prajurit TNI
-
Naik 500 Persen! Program KNMP Sukses Ciptakan Belasan Lapangan Kerja Baru di Wilayah Pesisir
-
Kemensos Desain Ulang Pola Kerja untuk Efisiensi dan Produktivitas Digital
-
Bekasi Darurat Mutilasi? Menelisik Pola Kejahatan Ekstrem di Balik Tragedi Serang Baru
-
Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus, Komnas HAM Desak TNI Buka Identitas Pelaku